Aryani, Firda Rachma (2025) KEPASTIAN HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( PPAT) STUDI TENTANG IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN DALAM PRAKTEK ( Studi di Kabupaten Semarang ). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200116_fullpdf.pdf Baca Disini (911kB) | Download (911kB)
	Text Ilmu Hukum_30302200116_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (145kB) | Download (145kB)

Abstract

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakana bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Tanah memiliki nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanah menjadi aset strategis karena berfungsi sebagai tempat tinggal dan sebagai modal investasi serta jaminan ekonomi bagi masyarakat karena merupakan sumber daya alam yang terbatas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah dan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli (AJB) tanah yang dibuatnya apabila terjadi kesalahan atau kecacatan dalam proses pembuatan akta.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktik. Pendekatan yuridis empiris menggabungkan penelitian langsung di lapangan sebagai data utama dengan studi terhadap dokumen hukum.
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kewenangan PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, mendukung tertib administrasi pertanahan, mencegah sengketa, memastikan kepatuhan perpajakan, serta menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam setiap transaksi jual beli tanah. Melalui mekanisme yang sistematis dan ketat mulai dari pengecekan dokumen, pemenuhan kewajiban perpajakan, pembuatan dan penandatanganan akta, hingga pendaftaran ke Kantor Pertanahan PPAT dan Pertanggungjawaban PPAT jika terjadi kesalahan atau kecacatan pada AJB maka PPAT dapat dikenai atau dijatuhi sanksi –sanksi. Sanksi Administratif PPAT dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dan denda administratif, Sanksi Perdata akta PPAT menjadi batal demi hukum, Sanksi Pidana PPAT dapat dikenai sanski pidana sesuai peraturan hukum.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, PPAT, Akta Jual Beli

Dosen Pembimbing:	Hasana, Dahniarti | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 01:57
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44595

Actions (login required)

View Item