Asih, Dhini Latinsah (2025) PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200090_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200090_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (500kB) | Download (500kB)

Abstract

Fenomena kekerasan dan tindak pidana penganiayaan berat yang melibatkan anak sebagai korban di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari sistem hukum. Anak sebagai subjek hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus yang berbeda dari orang dewasa, terutama mengingat kondisi fisik dan mental anak yang belum matang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, serta menganalisis kelemahan-kelemahan yang dialami dalam pengaturannya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis pengaturan hukum dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak di Indonesia memiliki dualisme regulasi, yaitu antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks anak, ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis), yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA, harus lebih diutamakan untuk menjamin perlindungan anak korban. SPPA di Indonesia telah menerapkan sejumlah asas perlindungan khusus, seperti perlakuan manusiawi, pendampingan khusus sejak dini, dan penjatuhan sanksi yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Perlindungan hukum bagi anak korban penganiayaan berat meliputi berbagai hak, termasuk hak atas penanganan yang cepat, rehabilitasi medis dan psikis, pendampingan psikososial pada setiap proses peradilan, serta jaminan restitusi atas kerugian yang diderita. Meskipun demikian, kelemahan utama ditemukan pada aspek implementatif, yaitu adanya kecenderungan di kalangan aparatur penegak hukum untuk menggunakan KUHP dibandingkan UU Perlindungan Anak saat menangani perkara anak sebagai korban, yang dapat mengabaikan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi lex specialis tersebut untuk memastikan seluruh hak anak korban terpenuhi secara maksimal dan adil.

Kata Kunci: Penganiayaan Berat, Anak Korban, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	14 Jan 2026 07:13
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44580

Actions (login required)

View Item