Skripsi ini dilatar belakangi pemecahan sertifikat salah satu layanan pertanahan yang sering dibutuhkan dalam masyarakat terutama Ketika tanah diwariskan, diperjual belikan, atau dibagi kepada beberapa pihak. Meskipun prosedurnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mendaftarkan tanah dimaksud untuk mencatat identitas yang dimiliki seseorang (individual) atau suatu badan dengan hak tertentu ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota tempat dimana tanah itu berada dan kepada pemilik tanah diberikan sertifikat hak atas tanah, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka Kantor Badan Pertanahan Nasional mempunyai fungsi sebagai pejabat pendaftaran dan pejabat yang menerbitkan tanda bukti hak atas tanah.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu sumber data primer melalui penelitian lapangan (wawancara) dan suber data sekunder yaitu penelitian kepustakaan. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan Kesimpulan.
Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa Penyelesaian pemecahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang adalah dengan cara pemohon melakukan pemecahan sertifikat tanah pada hasil pengukuran bidang tanah, setelah melakukan pengukuran diserahkan kepada seksi hubungan pertanahan dan diproses dengan nomor induk yang baru. Pemecahan sertifikat dilanjutkan kembali pada ka sub pendaftaran dan diajukan kepada kepala seksi pertanahan untuk ditanda tangani. Kendala yang pertama kurang sadaranya hukum dan pemahaman masyarakat dalam memahami proses pemecahan sertifikat tanah solusi yang diberikan meningkatkan kedisiplinan para pegawai, kendala yang kedua kurangnya saran prasarana solusi yang diberikan pengajuan penambahan fasilitas

Kata Kunci: Pemecahan, Sertifikat Tanah, BPN Rembang