Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat akibat pendaftaran atau pengalihan tanah tanpa persetujuan seluruh anggota kaum sebagaimana terjadi pada perkara tanah pusako tinggi Kaum Dt. Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk. Penelitian ini bertujuan untuk mengaji tentang dasar hukum penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat; dan analisis yuridis penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan teori yang relevan untuk menemukan hukum in concreto dari kasus yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penyelesaian sengketa tanah ulayat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 1365 KUHPerdata, UUPA, serta berbagai peraturan pelaksana seperti Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2024. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan II yang mengalihkan tanah pusako tinggi tanpa persetujuan seluruh anggota kaum merupakan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung, yang menilai perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum adat Minangkabau dan asas kepatutan hukum nasional. Penegasan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat serta memperkuat pengakuan negara terhadap eksistensi hak ulayat.

Kata Kunci:Perbuatan Melawan Hukum, Tanah Ulayat