Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran dan tanggung jawab notaris dalam penerbitan sertipikat elektronik berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Latar belakang ini penelitian ini berfokus pada pentingnya sertipikat elektronik dalam meningkatkan efisiensi dan transparasi dalam proses pendaftaran tanah. Sertipikat elektronik diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan memberikan akses yang lebih baik bagi pemilik tanah untuk memperoleh salinan sertipikat mereka secara elektronik. Penelitian ini juga membahas kerangka hukum yang mengatur notaris, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris, serta bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi tanggung jawab notaris dalam pembuatan dan pengesahan sertipikat elektronik.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara dengan pihak terkait yaitu notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertipikat elektronik menawarkan banyak keuntungan, masih ada kekhawatiran tentang perlindungan hukum yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan penerapannya.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu pentingnya tanggung jawab dan peran notaris dalam menjamin keabsahan sertipikat elektronik dan peningkatan pemahaman serta pelatihan bagi notariss terkait teknologi baru ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan administrasi hipertensi di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem permasalahan berbasis teknologi. Hambatan Internal yang dihadapi notaris meliputi keterbatasan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi, kurangnya sarana dan prasarana digital di kantor notaris, lemahnya sistem keamanan dan administrasi data, serta rendahnya kesadaran professional dalam penggunaan teknologi. Hambatan Eksternal mencakup kurangnya koordinasi antar instansi terkait, minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai legalitas sertipikat elektronik, lemahnya infrastruktur keamanan siber dan belum adanya peraturan teknis pelaksanaan yang jelas.

Kata kunci : Sertipikat Elektronik, Tanggung jawab Notaris, Undang-undang Jabatan Notaris.