Sofyan, Yusuf Sahroni (2025) PENCEGAHAN PEMALSUAN SERTIPIKAT TANAH MELALUI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300284_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300284_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (97kB) | Download (97kB)

Abstract

Penggunaan sertipikat eletronik dalam pencegahan pemalsuan sertipikat tanah menjadi sebuah isu yang perlu segera diselesaikan. Sertipikat elektronik dibuat sehingga dapat mengatasi pemalsuan sertipikat tanah yang selalu menjadi masalah sejak lama terjadi dikalangan masyarakat dan tidak terselesaikan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis: 1) penggunaan sertipikat tanah elektronik dalam pencegahan pemalsuan sertipikat tanah. 2) hambatan dan solusi pencegahan pemalsuan sertipikat tanah melalui kebijakan penggunaan sertipikat elektronik.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Pendaftaran tanah berperan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah di Indonesia. Namun, berbagai permasalahan seperti pemalsuan dan duplikasi sertipikat telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan maraknya praktik mafia tanah. Untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan kebijakan digitalisasi sertipikat tanah melalui sertipikat elektronik sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021. Kebijakan ini mencerminkan modernisasi administrasi pertanahan yang berlandaskan pada tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Transformasi digital tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan data, dan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat perlindungan hukum serta mendorong tata kelola pertanahan yang modern dan bebas dari praktik ilegal. 2) Kebijakan publik berperan sebagai instrumen strategis pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui proses yang sistematis, rasional, dan berorientasi pada masa depan. Dalam konteks reformasi birokrasi, penerapan sertipikat tanah elektronik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan wujud konkret digitalisasi administrasi pertanahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kejelasan tujuan, efektivitas sosialisasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat sosialisasi, ketimpangan infrastruktur teknologi antarwilayah, serta isu keamanan dan privasi data yang menuntut penerapan sistem keamanan siber berlapis dan pelatihan rutin bagi aparatur negara. Oleh karena itu, implementasi sertipikat elektronik perlu dilakukan secara bertahap dan partisipatif dengan memperhatikan prinsip good governance. Transformasi ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah di era transformasi teknologi.
Kata Kunci : Sertipikat Elektronik, Pemalsuan, Sertipikat Tanah

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 06:25
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44528

Actions (login required)

View Item