ANUGRAH, VALENTIN WIDYA (2025) DAMPAK HUKUM PEMBAGIAN HAK BERSAMA ATAS TANAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 117/PUU-XXI/2023). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300281_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300281_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (589kB) | Download (589kB)

Abstract

Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan isu penting dalam praktik hukum pertanahan dan perpajakan daerah di Indonesia. Secara yuridis, APHB bersifat deklaratif karena hanya menegaskan pembagian hak milik bersama tanpa menimbulkan hak baru, namun dalam praktiknya masih terjadi perbedaan penafsiran antar pemerintah daerah dalam menentukan status APHB sebagai objek BPHTB. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi masyarakat yang melakukan pembagian hak bersama, sebab beban pajak sering tidak seimbang dengan manfaat hukum yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan yang tegas dan seragam agar penerapan BPHTB terhadap APHB selaras dengan asas kepastian hukum dan keadilan.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan dua teori utama sebagai pisau analisis, yaitu Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Keadilan Aristoteles.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa APHB tanpa kompensasi tidak menimbulkan perolehan hak baru sehingga tidak seharusnya dikenakan BPHTB, sedangkan APHB dengan kompensasi termasuk objek BPHTB sebagaimana ditegaskan dalam Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 117/PUU-XXI/2023. Namun, ketiadaan ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebabkan disharmonisasi penerapan hukum antar daerah. Berdasarkan teori Radbruch, kondisi ini menandakan lemahnya kepastian hukum; sedangkan menurut Aristoteles, pengenaan BPHTB tanpa manfaat ekonomi baru melanggar prinsip keadilan distributif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN agar tercipta penerapan hukum yang adil, proporsional, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Kata Kunci: Dampak Hukum, Akta pembagian hak Bersama, Bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan

Dosen Pembimbing:	Purnawan, Amin | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 06:26
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44526

Actions (login required)

View Item