Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Melalui wakaf, harta benda yang dihibahkan oleh seseorang (wakif) dapat dikelola secara produktif oleh pengelola (nazhir) untuk kepentingan masyarakat luas. Banyak masyarakat belum memahami hak dan kewajiban dalam wakaf: bagaimana mewakafkan harta, apa konsekuensi hukum, siapa yang menjadi nadzir, bagaimana pertanggungjawaban. Ini bisa menyebabkan wakaf tidak dikelola sesuai syariah atau sesuai hukum, atau malah penyalahgunaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :1). Untuk mengetahui wewenang PPAIW dalam penerbitan sertifikat wakaf 2). Untuk mengetahui apa kendala yang mempengaruhi kewenangan dari PPAIW dan Solusi yang diberikan dalam penerbitan sertifikat wakaf di KUA Kecamatan Japah.
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam proses penerbitan sertifikat aset tanah wakaf, baik dari segi normatif hukum maupun implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini Adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif.
Hasil penelitian dan pembahasan tentang peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Japah dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Peran PPAIW dikategorikan menjadi empat yaitu peran sebagai verifikator, fasilitator, edukator, dan mediator. Implementasi peran PAIW sebagai verifikator sudah dilaksanakan dengan baik, dimana persyaratan admisntrasi perwakafan sudah sesuai regulasi. Implementasi peran PAIW sebagai fasilitator dalam pelaksanaan ikrar wakaf dapat dilaksanakan dengan baik, dengan terpenuhinya syarat dan rukun wakaf dalam majelis ikrar wakaf. Adapun peran fasilitator dalam pendaftaran tanah wakaf belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat masih banyaknya wakaf yang tidak dilakukan pendaftaran tanah wakaf ke BPN. tanah wakaf belum berserfifikat dari BPN. Peran sebagai edukator juga belum dilaksanakan dengan baik oleh PAIW, hal ini terlihat dari pembinaan perwakafan di masyarakat belum dilaksanakan dengan baik. Pembinaan dan monitoring nazir juga belum dilaksanakan sehingga kinerja nazir tidak bisa diketahui bahkan terdapat nazir yang sudah meninggal dunia belum diganti. Begitu pula implementasi peran kepala KUA sebagai mediator juga belum dilaksanakan dengan baik. Kepala KUA sifatnya hanya membantu penyelesaian sengketa yang diadukan kepadanya, belum sampai pada melakukan deteksi dini adanya potensi sengketa wakaf di masyarakat. 2). Kendala yang ditemui oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Japah disebabkan oleh kurangnya sumber daya PPAIW dalam bidang hukum perwakafan karena semua PPAIW di Kecamatan Japah belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus PPAIW. Penyebab lainnya karena kurangnya sarana an prasarana penunjang tugas dan fungsi PPAIW seperti tidak adanya anggaran untuk pelayanan perwakafan dan tidak adanya pegawai yang khusus menangani bidang perwakafan, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hukum perwakafan sehingga masyarakat kurang memiliki kepedulian dalam pengawasan terhadap kinerja PPAIW dan kinerja nazir.

Kata Kunci: Peran PPAIW, Penerbitan Sertifikat Aset Tanah, Wakaf