MINARSIH, MINARSIH (2025) KEKUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DENGAN DASAR KUASA MENJUAL DIBAWAH TANGAN SEBAGAI SYARAT SAHNYA JUAL BELI (STUDI PUTUSAN NOMOR 50/Pdt.G/2023 PN PKL). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300239_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300239_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (60kB) | Download (60kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum jual beli tanah yang dilaksanakan berdasarkan kuasa menjual di bawah tangan serta menelaah penalaran hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 50/PDT.G/2023/PN Pekalongan. Permasalahan muncul karena praktik jual beli tanah dengan kuasa menjual di bawah tangan masih banyak dilakukan masyarakat, padahal menurut hukum positif Indonesia, peralihan hak atas tanah wajib dilakukan dengan akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap putusan pengadilan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah berdasarkan kuasa menjual di bawah tangan memiliki kekuatan hukum terbatas, karena sah secara keperdataan sepanjang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi tidak dapat menimbulkan akibat hukum kebendaan berupa peralihan hak kepemilikan atas tanah. Perjanjian tersebut bersifat obligatoir (mengikat para pihak), namun belum bersifat translatoir (memindahkan hak). Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian selama diakui oleh pihak yang menandatanganinya dan tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim, ditemukan bahwa penalaran hukum yang digunakan dalam putusan PN Pekalongan belum sepenuhnya mencerminkan rasionalitas hukum yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Hakim berupaya menyeimbangkan keadilan dan kepastian hukum, tetapi pertimbangan hukumnya menunjukkan ketidakkonsistenan antara norma perdata dan norma administrasi pertanahan. Hakim lebih menitikberatkan pada keadilan kasuistik daripada kepastian hukum formal, sehingga putusan tersebut secara substantif adil bagi para pihak, tetapi secara normatif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya peran akta autentik sebagai instrumen perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah, serta perlunya konsistensi penalaran hukum hakim agar selaras dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
Kata Kunci: Kuasa Menjual di Bawah Tangan, Jual Beli tanah, Kekuatan Hukum, Penalaran Hukum Hakim, Putusan Pengadilan.

Dosen Pembimbing:	Arifullah, Achmad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 06:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44516

Actions (login required)

View Item