Linanda, Ivan Rizal Satria (2025) AKIBAT HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT TANAH YANG TERBIT SECARA GANDA DALAM KASUS PERALIHAN HAK WARIS (Studi Putusan Nomor: 59/G/2024/PTUN.Smg.). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300228_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300228_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (150kB) | Download (150kB)

Abstract

Permasalahan sertipikat ganda merupakan salah satu bentuk ketidakpastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan dan merugikan pihak-pihak yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penerbitan sertipikat tanah ganda dalam peralihan hak karena waris, menelaah upaya penyelesaian sengketa yang timbul, serta menguraikan bentuk akta peralihan hak atas tanah karena waris yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai landasan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat ganda dalam peralihan hak waris menimbulkan akibat hukum berupa cacat administrasi pertanahan, sehingga salah satu sertipikat harus dibatalkan untuk mengembalikan kepastian hukum bagi pemegang hak yang sah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab melakukan koreksi administratif, sedangkan sengketa yang muncul dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (Peradilan Umum atau PTUN) maupun non-litigasi (musyawarah, mediasi, atau arbitrase). Dari sisi formal, pembuatan akta peralihan hak karena waris oleh PPAT berfungsi sebagai alat bukti otentik dan dasar pencatatan perubahan hak di Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997.

Kata Kunci: Sertipikat Ganda, Peralihan Hak Waris, PPAT, Akibat Hukum.

Dosen Pembimbing:	Arifullah, Achmad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 02:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44512

Actions (login required)

View Item