Sinaga, Hasudungan (2025) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ROYA YANG TIDAK DISERTAI SURAT KETERANGAN LUNAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 594/Pdt.P/2023/PN. Jkt Tim). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300223_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300223_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (388kB) | Download (388kB)

Abstract

Hak tanggungan adalah suatu hak jaminan atas tanah atau bangunan yang diberikan kepada Kreditur sebagai jaminan atas hutang yang harus dibayar oleh Debitur. Dalam praktiknya, penghapusan hak tanggungan menjadi suatu permasalahan yang sering kali di hadapi. Salah satu cara untuk melakukan penghapusan hak tanggungan adalah melalui proses roya, permohonan penetapan roya akibat ketidakmampuan Kreditur memberikan surat keterangan lunas, yang merupakan salah satu kendala utama dalam proses pembebasan hak tanggungan atas objek jaminan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan penetapan roya terhadap penghapusan hak tanggungan, serta untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis penetapan roya yang tidak disertai Surat Keterangan Lunas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kendala-kendala, baik dari sisi hukum maupun administratif, yang mungkin ada. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum hak tanggungan di Indonesia secara umum.
Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan jenis pendekatan analisis kasus sebagai salah satu instrumennya dan metode pendekatan normatif yang berfokus pada analisis hukum secara normatif.
Ditemukan Penetapan Pengadilan yang memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk menghapus roya adalah untuk memastikan pulihnya hak Debitur atas agunannya yang diserahkan kepada Kreditur, kendala-kendala yang dihadapi oleh Debitur dalam proses tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan kewenangan pengadilan guna memastikan kepastian hukum bagi Debitur yang telah melunasi utangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani permohonan roya, keterlambatan proses hukum dan kendala administratif di Badan Pertanahan Nasional sering kali memperlambat pemberian kepastian hukum yang dibutuhkan oleh Debitur.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Permohonan Penetapan Roya, Surat Keterangan Lunas.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 02:48
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44510

Actions (login required)

View Item