Dewi, Feni Nur Fitria (2025) DAMPAK HUKUM TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI DALAM AKTA PERJANJIAN BAKU DENGAN RISIKO HUKUM TINGGI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300215_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300215_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (4MB) | Download (4MB)

Abstract

Pencantuman klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menimbulkan persoalan yang serius dari sisi yuridis. Klausul tersebut pada dasarnya merupakan upaya salah satu pihak untuk membatasi atau bahkan meniadakan tanggung jawab hukum terhadap akibat yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kedudukan klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. 2) Dampak hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak klausul eksonerasi dicantumkan dalam akta perjanjian baku yang mengandung risiko hukum tinggi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (study document). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Kedudukan klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menurut ketentuan hukum positif di Indonesia yaitu secara hukum sangat dibatasi karena berpotensi menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dan menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan kontraktual. Meskipun asas kebebasan berkontrak diakui dalam Pasal 1338 KUH Perdata, klausul eksonerasi tidak dapat diberlakukan apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, serta asas itikad baik. Pembatasan paling tegas terdapat dalam Pasal 18 UUPK yang melarang pencantuman klausul baku yang menghapus atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan ini diperkuat oleh regulasi sektoral seperti POJK 1/POJK.07/2013, aturan perhubungan udara, dan berbagai ketentuan lain yang menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dialihkan melalui perjanjian. Yurisprudensi seperti Putusan PT Bandung Nomor 459/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan MA Nomor 1391 K/Pdt/2011 juga menunjukkan konsistensi pengadilan dalam menolak keberlakuan klausul eksonerasi yang disusun sepihak dan merugikan pihak yang lebih lemah. 2) Dampak hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak apabila klausul eksonerasi dicantumkan dalam akta perjanjian baku yang mengandung risiko hukum tinggi yaitu klausul tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang luas karena bertentangan dengan asas keadilan, kepatutan, serta ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 18 UUPK. Secara perdata, klausul ini pada umumnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Secara administratif, pelaku usaha dapat dikenai sanksi oleh regulator sektor seperti OJK, Kementerian Perhubungan, atau otoritas perasuransian. Notaris yang membiarkan klausul tersebut dalam akta juga berisiko menghadapi pertanggungjawaban administratif. Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dampak ini menunjukkan bahwa klausul eksonerasi menggagalkan perlindungan preventif yang seharusnya melindungi pihak lemah sehingga penyelesaiannya kemudian harus dilakukan melalui mekanisme represif seperti pengadilan dan sanksi regulator..
Kata Kunci : Klausul eksonerasi, Perjanjian Baku, Resiko Hukum

Dosen Pembimbing:	Hasanah, Dahniarti | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 02:49
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44506

Actions (login required)

View Item