Rizqullah, Fakhri Romiz (2025) PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN HAK ATAS TANAH TERHADAP CACAT ADMINISTRASI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Mojokerto). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300212_fullpdf.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (288kB) | Download (288kB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300212_pernyataan_publikasi.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertujuan utama untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM). Namun, dalam praktik ditemui kasus sertipikat yang mengandung cacat administrasi, khususnya kesalahan pencatatan data yuridis minor seperti perbedaan tanggal lahir pemegang hak, sebagaimana terjadi di wilayah Mojokerto. Kesalahan ini berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian sertipikat dan menimbulkan hambatan dalam perbuatan hukum seperti jual beli atau Hak Tanggungan, sebab data identitas menjadi tidak sinkron dengan data kependudukan yang sah. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini berfokus pada dua tujuan utama: pertama, menganalisis peran Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang Mojokerto dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (Asas Kecermatan) dalam proses pendaftaran tanah, dan kedua, mengkaji mekanisme koreksi data identitas di BPN Mojokerto dalam memulihkan kekuatan hukum SHM yang cacat administrasi tersebut.
Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif didukung dengan metode studi kasus empiris. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan regulasi terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum agraria dan jurnal ilmiah. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi dan jajaran petugas Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten Mojokerto, untuk menelusuri prosedur dan penanganan kasus cacat administrasi di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik yang mengandung cacat administrasi berupa perbedaan tanggal lahir tidak membatalkan hak atas tanahnya (alas hak tetap sah), namun dikategorikan sebagai alat pembuktian yang kuat tetapi tidak mutlak. Kantor Pertanahan sebagai institusi penerbit sertipikat terindikasi belum optimal menerapkan asas kecermatan (human error), yang menuntut BPN untuk bertanggung jawab. Peran Represif (Kuratif) BPN diwujudkan melalui mekanisme Pembetulan Sertipikat atau Pendaftaran Ganti Nama sesuai Pasal 63 PP No. 24 Tahun 1997. Proses koreksi ini wajib dilakukan untuk memulihkan kekuatan hukum sertipikat sehingga data yuridis menjadi akurat dan mutakhir, memungkinkan pemegang hak kembali melakukan perbuatan hukum atas tanahnya.
Kata Kunci: Peran Kantor Pertanahan, Cacat Administrasi, Asas Kecermatan, Pembetulan Sertipikat.

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 02:51
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44505

Actions (login required)

View Item