Putri, Della Noviana (2025) TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan No. 136/Pdt.G/2019/PN Ckr). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300200_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300200_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (353kB) | Download (353kB)

Abstract

PPAT memiliki tanggung jawab penting dalam menyusun akta otentik. Beberapa akta yang dibuatnya adalah Surat kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan akta pembebanan hak tanggungan (APHT) yang dibuat guna memperoleh kredit di Bank dengan jaminan hak atas tanah (Hak Tanggungan). Dalam menjalankan tugasnya PPAT wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, yang merupakan perubaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah guna menjamn legalitas dan keberlakuakn akta yang diterbitkanya. Permasalahan muncul ketika APHT yang telah dibuat dan digunakan dalam proses pendaftaran hak tanggungan kemudian dibatalkan oleh putusan pengadilan.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab hukum mengharuskan individu menanggung akibat perbuatannya, baik sengaja maupun tidak. Kedua penelitian ini menggunakan teori kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintahan yang sah, bersumber dari atribusi (konstitusi), delegasi, dan mandat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki peran sentral dalam menjamin keabsahan akta pertanahan, khususnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi kreditur. PPAT wajib bekerja cermat, profesional, dan sesuai peraturan seperti UUPA, UU Hak Tanggungan, PP Pendaftaran Tanah, serta Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2018. Kelalaian PPAT dalam memeriksa dokumen, memastikan keabsahan objek tanah, atau mematuhi prosedur dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana, serta berpotensi menyebabkan akta dibatalkan melalui putusan pengadilan. Hasil analisis menegaskan bahwa ketelitian, integritas, dan kepatuhan PPAT terhadap hukum sangat menentukan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan tertib administrasi pertanahan.
Kata Kunci: PPAT, hak tanggungan, putusan pengadilan.

Dosen Pembimbing:	Wahyudi, Trubus | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 02:51
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44504

Actions (login required)

View Item