Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik merupakan isu penting dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Meskipun secara konstitusional setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pada praktiknya penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan hukum, khususnya dalam pembuatan akta autentik di hadapan notaris. Hambatan tersebut muncul baik dari aspek regulasi, teknis, maupun kultural, terutama terkait syarat formil penandatanganan akta, penggunaan bahasa isyarat bagi tuna rungu, serta pembacaan akta bagi tuna netra. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (People With Disability) dalam pembuatan akta autentik notaris, dan (2) untuk mengetahui serta menganalisis kendala dan solusi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan notaris.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016 sebagai bahan hukum sekunder utama. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik masih belum terlindungi secara maksimal akibat kekosongan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang tidak secara tegas mengatur mengenai akomodasi yang layak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016 menegaskan bahwa keterbatasan fisik tidak menghapus kecakapan hukum penyandang disabilitas, sehingga mereka tetap berhak melakukan perbuatan hukum. Putusan tersebut menjadi yurisprudensi progresif yang memberikan perlindungan hukum substantif dan mendorong praktik kenotariatan yang inklusif. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan prinsip keadilan dalam Islam serta Keadilan Sosial dalam Pancasila.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, penyandang disabilitas, akta autentik, notaris.