ILLAHI, ARIYANI KURNIA (2025) KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIREGISTRASI DI PENGADILAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 Tanggal 24 November 2016). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300188_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300188_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (105kB) | Download (105kB)

Abstract

Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum penting dalam mengatur harta benda perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Registrasi perjanjian kawin di pengadilan atau instansi yang berwenang merupakan syarat formal yang menentukan kekuatan hukum perjanjian tersebut, khususnya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan perlindungan kepada pihak ketiga. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris tetapi tidak diregistrasi sebagaimana mestinya, menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keabsahan dan akibat hukumnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 menjadi preseden penting yang memberikan perspektif baru dalam memahami kedudukan hukum perjanjian kawin yang tidak diregistrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang tidak diregistrasi di pengadilan dan implikasi yuridis yang ditimbulkannya terhadap para pihak maupun pihak ketiga.
Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 sebagai studi kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin yang tidak diregistrasi tetap mengikat para pihak berdasarkan prinsip pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUH Perdata), namun tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga sesuai asas publisitas. Implikasi yuridisnya mencakup kesulitan pembuktian di pengadilan, berlakunya rezim persatuan harta terhadap pihak ketiga, risiko eksekusi harta oleh kreditor, dan kompleksitas dalam pembagian waris. Penelitian merekomendasikan perlunya revisi regulasi, penyederhanaan prosedur registrasi, implementasi sistem elektronik, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak.
Kata Kunci: perjanjian kawin, registrasi, kedudukan hukum, implikasi yuridis, kepastian hukum

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 02:39
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44499

Actions (login required)

View Item