Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem hukum, termasuk praktik kenotariatan di Indonesia. Digitalisasi menuntut Notaris untuk beradaptasi dengan penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik, namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru terkait keabsahan akta, batas kewenangan jabatan, serta perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya di era digital, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Notaris aktif untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan tugas kenotariatan berbasis digital. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, berlandaskan teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon), Kepastian Hukum (Gustav Radbruch), dan Kewenangan Pejabat Publik (Hadjon).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris di era digital terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan preventif melalui pengaturan kewenangan Notaris dalam UUJN, pengawasan oleh Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris, serta pengamanan data elektronik sesuai UU ITE dan UU PDP; dan perlindungan represif melalui mekanisme hukum ketika terjadi sengketa atau kriminalisasi jabatan. Namun, masih terdapat kekosongan norma (normative gap) dalam UUJN yang belum sepenuhnya mengakomodasi praktik kenotariatan digital, seperti penggunaan tanda tangan elektronik dan akta berbasis daring. Kendala lain mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi digital Notaris yang belum merata, serta belum adanya standar keamanan data hukum yang seragam. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi baru tentang notariat digital (cyber notary) yang selaras dengan UU ITE dan UU PDP, penguatan sistem keamanan siber kenotariatan, serta peningkatan kapasitas SDM Notaris melalui pelatihan teknologi informasi. Dengan demikian, diharapkan terbentuk sistem kenotariatan digital yang aman, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di era transformasi digital.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Era Digital, UUJN, Cyber Notary.