Bank selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan pada prakteknya sering mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi objek Hak Tanggungan berupa tanah dan/atau bangunan. Hal ini menyebabkan bank lebih memilih untuk menggunakan pihak ketiga sebagai penjamin kredit debitur yang dalam hal ini adalah pihak asuransi. Sehingga apabila debitur wanprestasi, bank selaku kreditor dapat mengajukan klaim atas sejumlah utang debitur kepada pihak asuransi. Permasalahan muncul ketika pihak asuransi telah melakukan pembayaran klaim kepada bank namun bank tidak dengan cepat melakukan eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum pihak asuransi dalam eksekusi hak tanggungan dengan hak subrogasi tanpa melibatkan bank selaku kreditor sebelumnya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dan tentang subrogasi serta implementasi yang terjadi di lapangan.
Subrogasi merupakan pengalihan hak tagih dari bank selaku kreditor kepada pihak asuransi yang didahulukan dengan adanya pembayaran sejumlah utang debitur kepada bank apabila debitur wanprestasi. Pihak asuransi dapat menggunakan hak subrogasinya untuk melakukan penjualan atau eksekusi terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah dibebankan dengan Hak Tanggungan tanpa menunggu bank untuk melakukan eksekusi tersebut. Sehingga antara bank selaku kreditor dengan pihak asuransi dalam hal subrogasi memiliki kedudukan hukum yang sama saat eksekusi Hak Tanggungan.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Eksekusi Hak Tanggungan, Subrogasi