SEMBIRING, EDDY DAULATA (2025) REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM TERKAIT STATUS PEJABAT BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 GUNA HARMONISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300146_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300146_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Fenomena korupsi di Indonesia, termasuk serangkaian kasus besar yang terungkap di awal tahun 2025 pada sektor strategis, menunjukkan ancaman serius terhadap keuangan negara. Problematika ini diperparah oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 9G, yang menyatakan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan lagi penyelenggara negara. Norma ini, bersama ketentuan yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, menimbulkan ketidakselarasan fundamental dalam sistem hukum pidana korupsi nasional. Perubahan ini berpotensi signifikan melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menciptakan celah impunitas bagi pejabat yang mengelola aset negara, mengancam prinsip akuntabilitas dan keadilan substantif.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berbasis studi kepustakaan dan analisis isi. Data sekunder, meliputi bahan hukum primer (undang-undang, putusan MK) dan sekunder (buku, jurnal), dikumpulkan melalui metode dokumentasi untuk menganalisis implikasi perubahan regulasi.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghapusan status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN dan pergeseran definisi kerugian BUMN berpotensi melemahkan konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi, terutama dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Untuk mengatasi kelemahan ini, rekonstruksi regulasi komprehensif diperlukan, mencakup penegasan kembali bahwa kerugian BUMN adalah kerugian keuangan negara, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN, serta pemeliharaan kewenangan KPK dan kewajiban LHKPN. Rekonstruksi ini krusial untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan dalam pengelolaan BUMN sebagai agen pembangunan negara.

Kata Kunci: Korupsi BUMN, Penyelenggara Negara, Rekonstruksi Hukum.

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade and Efendi, Bahtiyar | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2026 06:26
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44474

Actions (login required)

View Item