Fenomena korupsi di Indonesia, termasuk serangkaian kasus besar yang terungkap di awal tahun 2025 pada sektor strategis, menunjukkan ancaman serius terhadap keuangan negara. Problematika ini diperparah oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 9G, yang menyatakan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan lagi penyelenggara negara. Norma ini, bersama ketentuan yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, menimbulkan ketidakselarasan fundamental dalam sistem hukum pidana korupsi nasional. Perubahan ini berpotensi signifikan melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menciptakan celah impunitas bagi pejabat yang mengelola aset negara, mengancam prinsip akuntabilitas dan keadilan substantif.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berbasis studi kepustakaan dan analisis isi. Data sekunder, meliputi bahan hukum primer (undang-undang, putusan MK) dan sekunder (buku, jurnal), dikumpulkan melalui metode dokumentasi untuk menganalisis implikasi perubahan regulasi.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghapusan status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN dan pergeseran definisi kerugian BUMN berpotensi melemahkan konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi, terutama dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Untuk mengatasi kelemahan ini, rekonstruksi regulasi komprehensif diperlukan, mencakup penegasan kembali bahwa kerugian BUMN adalah kerugian keuangan negara, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN, serta pemeliharaan kewenangan KPK dan kewajiban LHKPN. Rekonstruksi ini krusial untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan dalam pengelolaan BUMN sebagai agen pembangunan negara.

Kata Kunci: Korupsi BUMN, Penyelenggara Negara, Rekonstruksi Hukum.