PERTIWI, TUSI WIRAHAYU (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PENGELOLAAN TANAH TERLANTAR OLEH NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200232_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200232_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Persoalan tanah terlantar merupakan isu strategis yang menyangkut aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar setiap bidang tanah dimanfaatkan sesuai fungsi sosialnya demi tercapainya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi dan UUPA. Namun, lemahnya pelaksaanan regulasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan keadilan agraria di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis dan menemukan pengaturan hukum mengenai pengelolaan tanah terlantar dalam sistem hukum agraria Indonesia saat ini; 2) untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum regulasi pengelolaan tanah terlantar di Indonesia; dan 3) untuk merumuskan rekonstruksi regulasi pengelolaan tanah terlantar oleh Negara berbasis nilai keadilan. Teori hukum yang digunakan yaitu : Grand Theory (Teori keadilan pancasila), Middle Theory (Teori sistem hukum), dan Applied Theory (Teori negara hukum).
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe diskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan library research (studi kepustakaan). Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif.
Hasil peneltiian menyatakan bahwa pengaturan hukum penertiban dan pengelolaan tanah terlantar dalam sistem agraria Indonesia telah dibangun melalui kerangka regulasi yang komprehensif mulai dari UUD 1945, UUPA, hingga PP Nomor 20 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, yang menegaskan kewajiban pemegang hak untuk memanfaatkan tanah sesuai fungsi sosialnya melalui mekanisme inventarisasi, evaluasi, peringatan, dan penetapan tanah terlantar. Namun, meskipun secara normatif telah lengkap, implementasi masih menghadapi kendala baik dalam substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Kelemahan regulasi mencakup ketidakjelasan definisi operasional, pengecualian objek penertiban pada Pasal 7 dan 8 PP 20/2021 yang berpotensi diskriminatif, ketiadaan mekanisme ganti rugi, dan ketidakkonsistenan pengaturan terhadap tanah yang belum berstatus hak. Dari sisi struktur, keterbatasan SDM, birokrasi yang tidak efisien, lemahnya koordinasi, dan kurang optimalnya pengawasan menghambat efektivitas pelaksanaan penertiban. Pada aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai fungsi sosial tanah, anggapan absolut atas kepemilikan, praktik spekulasi, serta rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pertanahan turut melemahkan penerapan regulasi. Rekonstruksi pengelolaan tanah terlantar karenanya perlu dibangun berdasarkan nilai keadilan Pancasila dengan memanfaatkan pendekatan komparatif dari berbagai negara yang mengedepankan instrumen administratif, fiskal, kelembagaan, dan pemberian kompensasi yang adil dibanding tindakan represif.
Kata Kunci: Rekontruksi, Tanah Terlantar, Keadilan Pancasila

Dosen Pembimbing:	Setyawan, Lazarus Tri and Widayati, Widayati | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2026 06:30
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44470

Actions (login required)

View Item