SURBAKTI, SAHBANA PILIHANTA (2025) REKONSTRUKSI REGULASI BATASAN NOMINAL PECANDU NARKOTIKA DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA RINGAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302200222_fullpdf.pdf |
|
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302200222_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menimbulkan kerugian sosial dan meningkatkan risiko ketergantungan, sementara pendekatan represif melalui pidana penjara terbukti kurang efektif dalam menekan peredaran dan penggunaan narkotika ringan. Alternatif yang lebih konstruktif adalah penerapan restorative justice (RJ) yang menekankan rehabilitasi pelaku, pemulihan sosial, serta keterlibatan korban dan masyarakat. Namun demikian, regulasi batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan RJ belum berbasis nilai keadilan karena tidak adanya parameter objektif yang mampu membedakan kepemilikan untuk konsumsi pribadi dengan peredaran gelap. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pokok permasalahan, yaitu: (1) mengapa regulasi batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan RJ terhadap tindak pidana narkotika ringan belum berbasis nilai keadilan; (2) apa saja kelemahan regulasi batasan nominal dalam penerapan RJ berbasis nilai keadilan; dan (3) bagaimana seharusnya regulasi batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan RJ yang sesuai dengan nilai keadilan.
Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian yang digunakan socio-legal research, yaitu kombinasi analisis normatif hukum dan studi empiris sosial, untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dan dipersepsi di lapangan, terutama penerapan restorative justice. Jenis Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian normatif-empiris, menggabungkan kajian hukum tertulis (UU, peraturan, putusan) dengan observasi praktik hukum di lapangan, bertujuan merumuskan regulasi yang lebih adil dan kontekstual. Objek dan Lokasi Penelitian: Berfokus pada pecandu narkotika ringan di Provinsi Aceh, daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkotika tinggi di Indonesia. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa regulasi batasan nominal dalam tindak pidana narkotika ringan menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadirkan keadilan proporsional dan manusiawi, mengurangi overkriminalisasi, serta overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Regulasi saat ini, seperti UU Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 4 Tahun 2010, masih menekankan pidana penjara dan bersifat opsional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Dengan menerapkan batasan nominal yang jelas, misalnya sabu <1 gram, ganja <5 gram, dan ekstasi <3 butir, aparat dapat membedakan pecandu dari pengedar dan menerapkan restorative justice secara konsisten. Perubahan redaksi menjadi imperatif “wajib” menegaskan kepastian hukum, memperkuat hak atas kesehatan, pemulihan sosial, dan perlindungan martabat manusia sesuai nilai keadilan Pancasila dan prinsip HAM.
Kata Kunci : Batasan Nominal, Narkotika, Pecandu, Restorative justice,
| Dosen Pembimbing: | Bawono, Bambang Tri and Witasari, Aryani | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
| Date Deposited: | 12 Jan 2026 07:38 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44469 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
