AHMAD, RAMLIN (2025) REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[thumbnail of Program Doktor Ilmu Hukum_10302200214_fullpdf.pdf] Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302200214_fullpdf.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of Program Doktor Ilmu Hukum_10302200214_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302200214_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (2MB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap segenap bangsa indonesia melalui perangkat hukum merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, karena tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia jika masih ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan penegakan hukum yang tidak dilandasi oleh perangkat hukum yang tidak berorientasi pada nilai keadilan. Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.
Agar proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, majelis hakim dan jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenaranya. Barang bukti dari suatu tindak pidana merupakan objek dari suatu delik yang telah dilakukan, misal barang bukti hasil dari tindak pidana korupsi seperti mobil, alat elektronik, rumah, tanah dan aset-aset berharga lain yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tersebut dikembalikan ke negara.
Tujuan utama pelacakan barang bukti hasil tindak pidana Penggelapan dan pencucian uang yaitu untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak atau pihak yang dirugikan, tapi dalam kasus tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak PT First Travel seluruh aset sebagai barang bukti disita oleh Negara seluruhnya. Sebagai negara hukum, pemerintah seharusnya mampu dalam menjunjung tinggi upaya hukum yang difokuskan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban agar kemanfaatan hukum dalam masyarakat terpenuhi.

Kata Kunci. Rekonstruksi Regulasi, Aset Badan Hukum Privat, Keadilan Pancasila

Dosen Pembimbing: Wahyuningsih, Sri Endah and Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 12 Jan 2026 07:41
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44468

Actions (login required)

View Item View Item