FADHLILLAH, MUHAMMAD RIZQI (2025) REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN ATAU HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200043_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200043_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Hukum pidana nasional Indonesia kembali memuat ketentuan mengenai tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut menghidupkan kembali norma yang pernah dihapus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, dengan dalih menjaga kehormatan lembaga kepresidenan sebagai simbol negara. Namun, secara substansial, norma tersebut menimbulkan persoalan keadilan, terutama karena berpotensi mengekang kebebasan berekspresi warga negara dan menimbulkan perlakuan hukum yang tidak setara di hadapan hukum.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan-kelemahan normatif dan filosofis dalam pengaturan Pasal 218–219 KUHP serta merumuskan rekonstruksi regulasi yang berlandaskan nilai keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori keadilan Pancasila sebagai Grand Theorie, sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang meninjau keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai middle theorie, serta teori pemidanaan sebagai applied theorie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden belum mencerminkan keadilan. Norma hukum yang ada masih berorientasi pada perlindungan simbol kekuasaan dan belum menempatkan keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Rekonstruksi regulasi yang diusulkan menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat pejabat publik harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap harkat manusia secara universal, bukan perlakuan istimewa atas dasar jabatan. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkuat paradigma hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila, serta secara praktis memberikan arah bagi pembentuk undang-undang untuk menata regulasi yang seimbang antara perlindungan pejabat negara dan hak-hak warga negara dalam negara hukum demokratis.
Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Keadilan Pancasila, Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, Pidana

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade and Widayati, Widayati | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2026 06:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44461

Actions (login required)

View Item