NURDIN, FRANSISKUS SAVERIUS (2025) REKONSTRUKSI REGULASI KUMPUL KEBO DALAM KUHP NASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI HERMENEUTIKA HUKUM PADA MASYARAKAT NDOSO, MANGGARAI BARAT- NTT). Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200004_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200004_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (442kB) | Download (442kB)

Abstract

Eksistensi KUHP nasional diyakini sebagai representasi dari sejarah peradaban bangsa Indonesia. Akan tetapi keyakinan itu justru tidak kongruen dengan adanya fakta tekstual norma yang mengatur mengenai kumpul kebo dalam Pasal 412 ayat (1) yang menentukan: setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Kehadiran norma tersebut secara factual bertentangan dengan praktek adat perkawinan masyarakat Ndoso. Penelitian Disertasi ini pada intinya mengkritisi Pasal 412 ayat (1) KUHP yang mana kehadiran norma tersebut justru sangat tidak adil bagi masyarakat Ndoso-Manggarai Barat-NTT yang masih menjalankan tradisi adat perkawinan. Adat perkawinan masyarakat Ndoso-Manggarai Barat-NTT merupakan warisan leluhur yang sakral dan sarat akan nilai-nilai filosofis. Untuk melanggengkan kritik tersebut sampai pada klimaks epistemic, metode Penelitian yang dipilih adalah campuran doctrinal (normative) dan non doctrinal (socio legal). Sifat penelitian ini adalah deksriptif-evaluative- preskriptif. Empat (4) temuan krusial dalam penelitian ini: 1) kumpul kebo dijadikan sebagai delik dikarenakan pertimbangan nilai moral, agama, sosial, adat istiadat yang dianut oleh bangsa Indonesia, akan tetapi negara memukul rata bahwa semua daerah memiliki pandangan yang sama soal kumpul kebo, 2) Kemajukan adat istiadat merupakan manifestasi nilai peradaban bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan kristalisasi nilai-nilai (proses pembentukan) yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Berdasarkan kondisi masyarakat yang majemuk, pembangunan sistem hukum pidana nasional tidak boleh didegradasi oleh aturan tertulis negara, bahwa tidak ada lagi hukum diluar hukum negara. Pengakomodiran semua kemajemukan adat istiadat masyarakat Indoesia sebagai refleksi Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional merupakan bentuk pembangunan hukum yang progresif bukan regresif. 3) adat perkawinan masyarakat Ndoso-Manggarai Barat-NTT melewati beberapa tahapan yang sakral dan sangat bernilai filosofis, dan adat perkawinan Masyarakat Ndoso tidak bertentangan dengan ketentuan asas legalitas materil (Pasal 2 KUHP nasinal) dengan segala kriterianya. Adat perkawinan masyarakat Ndoso terkandung symbol tangible dan intangible yang maknanya hanya dipahami melalui etnolinguistik. Pada akhirnya menindak lanjuti temuan tersebut, peneliti mempreskripsi norma a quo perlu direkonstruksi menjadi “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah menurut hukum nasional atau hukum adat atau hukum agama dan kepercayaanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Menurut nalar hukum promovendus rumusan hasil rekonstruksi telah rmememuhi rasa adil, kepastian, kemanfaatan dan pengayoman bagi masyarakat Ndoso. Pengaturan norma lama yang menginsinuasi, merendahkan, mengingkari adat perkawinan masyarakat Ndoso akhirnya menjadi sangat ideal untuk masyarakat Ndoso. Rumusan norma hasil rekonstruksi mempoisiskan adat perkawinanan Masyarakat Ndoso sebagai filsafat Keindonesiaan.

Kata kunci : Pasal 412 Ayat (1) KUHP Nasional, Pancasila, Adat Perkawinan Masyarakat Ndoso, Rekonstruksi

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2026 06:20
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44460

Actions (login required)

View Item