UTAMI, PUJI SRI (2025) REKONSTRUKSI PROSEDUR PERLINDUNGAN SEMENTARA DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200208_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200208_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia terus meningkat meskipun ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tahun 2004, menyoroti ketidakefektifannya dalam melindungi korban. Kegagalan ini berakar pada kelemahan normatif di dalam undang-undang itu sendiri, khususnya prosedur perlindungan sementara di bawah Pasal 16 yang dianggap rumit dan sulit diimplementasikan. Selain itu, kurangnya pemahaman dan sensitivitas di kalangan aparat penegak hukum, serta budaya patriarki yang mengakar kuat dan stigma sosial yang menggambarkan KDRT sebagai masalah pribadi, secara signifikan menghalangi korban untuk melapor, bahkan ketika mengetahui prosedur yang ada, karena takut, malu, atau merasa bersalah. Data dari Komnas Perempuan secara konsisten menunjukkan kekerasan dalam ranah privat sebagai isu dominan, menandakan bahwa perlindungan hukum saja tidak memadai dan memerlukan perubahan sosial dan budaya mendasar untuk memberdayakan korban dan mendorong akses terhadap keadilan. Menangani hal ini membutuhkan rekonstruksi perlindungan korban, berpotensi dengan menyederhanakan prosedur melalui rujukan pada KUHAP dan KUHP serta mendasarkan reformasi pada keadilan Pancasila untuk menciptakan sistem yang lebih mudah diakses, adil, dan manusiawi.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau kepustakaan. Studi ini berjenis yuridis deskriptif analitis, mengkaji bahan hukum sekunder seperti UUD 1945, KUHP, dan undang-undang terkait, dilengkapi dengan data primer dari observasi lapangan dan wawancara dengan responden. Pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan dan metode lapangan (observasi, wawancara). Analisis meliputi perbandingan deskriptif fakta lapangan dengan temuan studi kepustakaan untuk menilai efektivitas sistem hukum, dan analisis kualitatif terhadap informasi responden untuk memperjelas masalah penelitian.

Kesimpulannya, ketidakefektifan UU PKDRT diakibatkan oleh isu multifaset yang mencakup kelemahan normatif, tantangan implementasi (keterbatasan sumber daya, birokrasi, sensitivitas aparat, kesenjangan koordinasi), dan hambatan sosio-kultural yang kuat. Pendekatan berbasis keadilan Pancasila sangat vital untuk rekonstruksi, menggeser fokus dari pelaku ke pemulihan korban berdasarkan martabat manusia, kesetaraan sosial, kolaborasi, partisipasi, dan moralitas. Perlindungan efektif membutuhkan revisi Pasal 16 untuk durasi perlindungan lebih lama dan standar layanan yang jelas; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan layanan holistik berbasis pelatihan Pancasila; penguatan koordinasi antarlembaga, sosialisasi yang efektif, alokasi sumber daya yang memadai, serta pembentukan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, demi menciptakan perlindungan yang adil, responsif, dan komprehensif sesuai kebutuhan riil korban.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban, UU PKDRT, Keadilan Pancasila

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri and Hafidz, Jawade | nidn0607077601, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Dec 2025 06:15
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42912

Actions (login required)

View Item