ADHI, ARIEF INDRA KUSUMA (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200150_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200150_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Perlindungan bagi saksi kejahatan narkotika sangatlah penting untuk dilakukan oleh para penegak hukum terutama untuk dalam penegakan hukum, Para saksi harus melewati serangkaian tahapan yang diawali dari ditemukannya ketidakberesan hingga mencapai tahap memulai kehidupan baru. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkotika belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkotika; untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.
Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana narkotika sangat penting dalam upaya mengungkap jaringan kejahatan narkotika yang terorganisir. Namun, perlindungan tersebut sering kali mengalami kendala akibat benturan kepentingan antara POLRI, yang berfokus pada penegakan hukum, dan LPSK, yang bertugas melindungi saksi. Kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana narkotika mencakup tiga aspek: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ketidakjelasan dalam pembagian peran antara POLRI dan LPSK terkait penetapan dan perlindungan saksi atau justice collaborator. Struktur hukum menunjukkan kurangnya koordinasi yang efektif antara kedua lembaga, sehingga perlindungan saksi sering kali terhambat. Selain itu, kelemahan budaya hukum memperlihatkan sikap penegak hukum dan masyarakat yang cenderung tidak mendukung perlindungan saksi secara optimal, yang menyebabkan rendahnya kepercayaan saksi terhadap sistem hukum. Reformasi di ketiga aspek ini diperlukan untuk menciptakan perlindungan yang lebih adil dan efektif bagi saksi dalam tindak pidana narkotika. penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 100 (1) menjadi Pasal 100 (1): Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara melalui LPSK dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Kemudian menghapus Pasal 100 (2).
Kata Kunci: Narkotika; Perlindungan; Saksi.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Laksana, Andri Winjaya | nidn0621057002, nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Dec 2025 02:20
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42877

Actions (login required)

View Item