ADHI, AGUNG ARISTYAWAN (2025) REKONSTRUKSI SCIENTIFIC INVESTIGATION DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200139_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200139_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Salah satu problematika penegakan hukum tindak pidana zina adalah sulitnya membuktikan unsur zina karena minimnya alat bukti. Untuk mencegah kesalahan dalam proses hukum yang dapat merugikan, penting bagi penyidik untuk didukung dengan bantuan teknis penyidikan yang lebih canggih, yaitu dengan pembuktian secara ilmiah melalui scientific investigation, seperti penggunaan teknologi forensik, analisis medis, dan metode ilmiah lainnya. Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengkaji dan menganalisis scientific investigation dalam mengungkap tindak pidana perzinahan berlum berbasis nilai keadilan. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang terjadi pada scientific investigation sehingga belum berbasis nilai keadilan. Ketiga, untuk menemukan upaya rekonstruksi scientific investigation dalam mengungkap tindak pidana perzinahan yang berbasis nilai keadilan.
Metode penelitian menggunakan metode yurdis sosiologis yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paradigma konstruktivisme yaitu mengkonstruksi kembali metode scientific investigation yang belum berbasis nilai keadilan dalam upaya mengungkap tindak pidana perzinahan. Teori hukum yang digunakan sebagai analisis yaitu teori keadilan sebagai grand theory, teori sistem hukum sebagai middle theory, dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai applied theory.
Hasil penelitian ini bahwa tindak pidana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Salah satu metode yang digunakan pada tindak pidana perzinahan dengan minim saksi dan alat bukti yaitu dengan metode scientific crime investigation. Penggunaan SCI dalam tindak pidana perzinahan sering kali melibatkan pemaksaan pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan. Pemaksaan ini dilakukan dengan dalih mencari kebenaran substantif, tetapi dalam praktiknya justru dapat melanggar HAM. Kelemahan penerapan metode SCI adalah belum diaturnya pembuktian tersebut dalam KUHAP. Pembuktian tindak pidana perzinahan menggunakan metode SCI dilakukan dengan visum et repertum. Namun visum et repertum juga tidak dapat memberikan informasi langsung terkait dengan pelaku tindak pidana. Kemudian banyak tersangka yang menolak dilakukan pemeriksaan melalui visum et repertum karena kurangnya pemahaman, maka seringkali tersangka mengaku dilecehkan, yang memang dalam pemeriksaan objek yang diteliti adalah organ intim tersangka. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi terhadap Pasal 175 RUU Hukum Acara Pidana mengenai pembuktian menggunakan metode scientific investigation. Perlu ditambahkan dalam RUU HAP pada alat bukti surat-surat yaitu “Surat keterangan ahli forensik berdasarkan penyidikan yang dilakukan menggunakan metode scientific crime investigation yang di antaranya termasuk laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik.”

Kata Kunci: Perzinahan, Scientific Investigation, Keadilan

Dosen Pembimbing:	Soponyono, Eko and Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Dec 2025 02:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42875

Actions (login required)

View Item