NARWANTO, ADITYA (2025) REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200137_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200137_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan menggunakan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian masalah sosial, termasuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang merugikan perusahaan melalui penyalahgunaan kewenangan. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan menemukan regulasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan saat ini; serta Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan berbasis nilai keadilan Pancasila.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiolegal. Paradigma penelitian ini adalah Paradigma konstruktivisme. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.
Hasil Penelitian ini adalah Regulasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan saat ini belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila karena masih berorientasi pada penghukuman pelaku melalui pidana penjara atau denda, tanpa memastikan pemulihan kerugian korban. Kelemahan substansi hukum, Pasal 488 KUHP baru hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku melalui pidana penjara atau denda tanpa mekanisme pemulihan kerugian korban. Kelemahan struktur hukum, Indonesia belum memiliki badan khusus yang menangani penagihan ganti kerugian dan restitusi korban, sehingga tugas tersebut sepenuhnya dibebankan kepada jaksa, sehingga diperlukan lembaga khusus agar jaksa dapat fokus pada penuntutan dan pelaksanaan pidana pokok. Kelemahan kultur hukum, rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai hak korban serta kewajiban pelaku menyebabkan proses pidana dipersepsikan hanya sebagai sarana pembalasan, bukan pemulihan, sehingga korban cenderung pasif dan tidak memperoleh haknya. Rekonstruksi norma sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan berbasis nilai keadilan Pancasila menekankan pentingnya pergeseran orientasi hukum pidana yang sebelumnya hanya bersifat represif menjadi lebih restoratif dengan mengedepankan pemulihan hak korban. Dengan merekonstruksi Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menambahkan kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian materiil korban serta mekanisme sita aset sebagai jaminan pelaksanaan ganti rugi.
.
Kata Kunci: Penggelapan; Sanksi; Ganti Kerugian.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri and Laksana, Andri Winjaya | nidn0607077601, nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Dec 2025 02:17
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42869

Actions (login required)

View Item