SANTOSA, TEGUH DWI (2025) REKONTRUKSI REGULASI SISTEM SANKSI PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200088_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200088_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Pengenaan ganti rugi kepada Subjek Data Pribadi akibat kegagalan pelindungan data pribadi oleh Pengendali Data Pribadi di Indonesia masih menjadi masalah karena terdapat ketidaklengkapan hukum pada Pasal 12 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ini berakibat pada ketidakpastian aspek penegakan hukum dalam hal pengenaan ganti rugi ketika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Hingga saat ini, Pelindungan Data Pribadi belum mengatur secara spesifik mengenai pengenaan ganti rugi akibat kegagalan pelindungan data pribadi. Tujuan penelitian ini menganalisis dan menemukan regulasi sistem sanksi pidana terhadap perlindungan data pribadi belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi sistem sanksi pidana terhadap perlindungan data pribadi belum berbasis nilai keadilan. Untuk merekontruksi regulasi sistem sanksi pidana terhadap perlindungan data pribadi berbasis nilai keadilan.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan sosio legal risearch untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.
Regulasi sistem sanksi pidana terhadap perlindungan data pribadi belum berbasis nilai keadilan dimana tidak diaplikasikanya pidana ganti kerugian kepada subjek hukum akibat gagalnya pelindungan data pribadi oleh Pengendali Data Pribadi di Indonesia, Karena terdapat ketidaklengkapan hukum pada Pasal 12 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ini berakibat pada ketidakpastian aspek penegakan hukum terutama dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dalam hal pengenaan ganti rugi ketika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Kelemahan Struktur hukum, yakni belum di bentuknya lembaga perlindungan data pribadi, pengendali data tidak memiliki sistem enkripsi yang baik, kurangnya sumber daya manusia. Kelemahan subtansi hukum diantaranya belum ada Peraturan Pelaksana (PP), kesulitan penerapan sanksi bagi pihak yang berada di luar Indonesia, tidak terdefinisikannya beberapa jenis data spesifik, ketidaksetaraan rumusan sanksi yang dapat diterapkan terhadap sektor publik dan sektor privat, budaya hukum yakni literasi digital masyarakat masih rendah, sehingga banyak individu tidak sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan implikasinya dalam lingkungan digital. Rekontruksi norma dilakukan terhadap penambahan satu ayat pada Pasal 67 ayat (4) yang berisi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). hakim wajib menetapkan besarnya pembayaran ganti kerugian. Rekontruksi juga dilakukan pada Pasal 68 sehingga menjadi ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim wajib menetapkan besarnya pembayaran ganti kerugian.

Kata Kunci : Sanksi, Data Pribadi, Keadilan

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Bawono, Bambang Tri | nidn0621057002, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Dec 2025 02:15
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42863

Actions (login required)

View Item