IRAWAN, DONI (2025) REKONTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200062_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200062_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Meskipun telah ada larangan dalam penjualan BBM tanpa iziin, ternyata banyak oknum yang mencari keuntungan dengan melakukan penyalahgunaan wewenang terkait dengan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi yang dilakukan secara ilegal tersebut. Hal tersebut memperlihatkan terjadinya kesenjangan das sollen dan das sein dalam tata niaga BBM Bersubsidi. Selain juga menunjukkan bahwa regulasi tindak pidana dan sanksi pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi belum mampu untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sehingga regulasi yang ada perlu untuk direkontruksi, sehingga regulasi tindak pidana dan sanksi pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi lebih berkeadilan.

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Mengapa regulasi tindak pidana dan sanksi pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi belum berkeadilan? 2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana dan sanksi pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi? 3. Bagaimana rekontruksi regulasi tindak pidana dan sanksi pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang berbasis nilai keadilan?

Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Regulasi tindak pidana dan sanksi pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi belum berkeadilan, dikarenakan rumusan tindak pidana belum jelas, mengenai batasan ukuran maksimum pengangkutan dan/atau penjualan BBM bersubsidi yang bebas dijual kepada masyarakat. Selain itu, perumusan sanksi pidana dalam bentuk straaf maksima menyebabkan penerapannya tidak berkeadilan dan berpotensi terjadinya penyimpangan oleh penegak hukum. Selanjutnya, perumusan sanksi pidana dalam bentuk stelsel kumulatif kurang tepat, mengingat subjek tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi cenderung dilakukan korporasi, di mana pidana yang lebih tepat adalah pidana denda. 2. Kelemahan regulasi tindak pidana dan sanksi pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi, diantaranya : a. tidak adanya batasan maksimum pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi yang bebas di jual kepada masyarakat. b) tidak diaturnya ancaman minimum khusus. c) belum dimaksimalkannya sanksi pidana denda sebagai alternatif pidana penjara. 3. Rekontruksi regulasi tindak pidana dan sanksi pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi berbasis nilai keadilan dengan cara mengatur batasan maksimal jumlah BBM bersubsidi yang bebas di jual kepada masyarakat sebagai tolak ukur menentukan terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menentukan ancaman minimum khusus dan mengubah stelsel pidana pada ketentuan pidana Undang-Undang No. 22/2001 tentang Migas dengan stelsel alternatif antara pidana penjara dan denda.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Ketentuan Pidana Sanksi Pidana, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi. Keadilan.

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah and Hafidz, Jawade | nidn0628046401, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 Dec 2025 02:08
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42746

Actions (login required)

View Item