HIMAWAN, RIZKA (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200051_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200051_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Untuk Menganalisis dan Menemukan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Belum berkeadilan., Untuk Menganalisis dan Menemukan Kelemahan-kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia., Untuk Menganalisis dan Menemukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.
Metode Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum doktrinal, dan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi komperhensip studi pustaka, Observasi. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.
Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut 1). Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, implementasinya belum optimal. Perlakuan terhadap kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih cenderung represif, kurang memperhatikan prinsip keadilan restoratif, dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak, kesenjangan antara regulasi dan praktik, lemahnya sinergi antarpenegak hukum, serta absennya pengawasan pasca diversi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang menekankan pendekatan holistik dan berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila. 2). Penelitian ini mengkaji kelemahan regulasi perlindungan anak sebagai pelaku kenakalan remaja di Indonesia berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil analisis menunjukkan bahwa substansi hukum masih multitafsir dan formalistik, struktur hukum lemah dalam koordinasi dan fasilitas, serta budaya hukum belum berpihak pada kepentingan terbaik anak. Ketidakharmonisan ketiga elemen ini menyebabkan sistem peradilan anak belum berkeadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum secara menyeluruh yang berbasis keadilan restoratif dan nilai kemanusiaan. 3). Rekonstruksi pasal pada Aspek tujuan pemidanaan anak di pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 dengan menambahkan di Point a. menguatkan asas restorarif justice. Pada aspek peran keluarga dan masyarakat di pasal 8 dengan menambahkan redaksi angka ke 2 menjadi 2). Proses Diversi Melibatkan peran keluaga dan masyarakat Membangun sistem mediasi berbasis adat, RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk gotong royong. Pada aspek peran negara di pasal 3 hurup a dipindah menjadi huru b dengan menambahkan a. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah dalam pencegahan dan pananganan kenakalan remaja.

Kata Kunci : Rekonstruksi Regulasi, Perlindungan Hukum, Kenakalan Remaja, Nilai Keadilan Pancasila

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri and Hafidz, Jawade | nidn0607077601, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	03 Dec 2025 06:18
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42739

Actions (login required)

View Item