MASRIFAH, NURUL (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DAN PENJUAL TANAH DALAM JUAL BELI YANG DILAKUKAN DENGAN KUASA MENJUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200047_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200047_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Pengaturan jual beli yang dilakukan dengan kuasa menjual dalam KUHPerdata pada dasarnya tidak ditemukan secara tegas. Konteks jual beli yang dilakukan dengan kuasa menjual ini pada prinsipnya sama dengan konteks hukum perikatan/perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), di mana jual beli yang dilakukan dengan kuasa menjual ini dapat dikatakan suatu perjanjian yang timbul dari adanya sifat terbuka dari Buku III KUHPerdata, yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.Tujuan penelitian : 1.Bawah untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Perlindungan Hukum bagi pembeli tanah dalam jual beli yang dilakukan dengan kuasa menjual belum berkeadilan. 2. Bawah untuk menganalisis dan menemukan kelemahan - kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum bagi pembeli tanah dalam jual-beli yang dilakukan dengan kuasa menjual. 3. Bawah untuk menemukan Rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam jual beli yang dilakukan dengan kuasa menjual berdasarkan nilai keadilan.
Metode penulisan ini menggunakan paradigma Postmodernisme yaitu dekostruksi narasi , metode yuridis sosiologis, yakni suatu mencari informasi melalui wawancara secara informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer yang terdapat pada wawancara narasumber kemudian diperkuat dengan studi kepustakaan melalui langkah teoritik, Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimakud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari data lapangan baik wawancara dan/atau kuisioner yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif.
Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa [1] Regulasi perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam jual beli yang dilakukan belum berkeadilan contoh. a, Ketidak jelasan status tanah b. Penipuan atau kecurangan . c. Keterlibatan pihak ketiga [2] kelemahan kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam jual beli yang dilakukan kuasa menjual contoh a. Kurangnya penegakan hukum b. Ketidak jelasan prosedur. c. Kurangnya perlindungan konsumen d. Keterbatasan akses informasi e. Kurangnya sanksi. [3] Rekontruksi regulasi perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam jual beli yang dilakukan dengan kuasa menjual berdasarkan nilai keadilan contoh. a. Transparansi . b. Keadilan. c. Akuntabilita d. Pengawasan .Secara yuridis formal, perjanjian jual beli tanah tentu sangat rapuh apabila salah satu pihak beritikad buruk, Perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam jual beli yang dilakukan dengan kuasa menjual HAT belum ada dasar hukum yang jelas, sehingga tentu mudah berubah menjadi sengketa dan merugikan pihak lainnya, Kelemahan Regulasi jual beli yang dilakukan dengan kuasa menjual & Kuasa Jual Beli HAT yaitu faktor pihak penjual & pembeli, faktor Batasan tanah dgn RTH, faktor perizinan kavling tidak diizinkan dinas kota, faktor proses pemecahan tanah, faktor hukum, dan faktor penegakan hukum BPN, dan langkah yang ditempuh oleh PPAT dalam menyelesaikan hal tersebut antara lain dengan pendekatan dengan BPN serta saran dalam penulisan ini yaitu BPN dalam melaksanakan tupoksinya seharusnya tetap berpegang teguh pada peraturan dan atau perundangan yang ada, tidak membuat tafsiran sendiri, Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, Pasal.1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: "Agar suatu perjanjian dinyatakan sah, harus dipenuhi empat syarat:1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu ikatan;3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang." Dan pasal ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dan pasal ini menekankan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mereka harus mematuhi isi perjanjian tersebut. pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: Pasal ini mengatur tentang batasan kuasa yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu terhadap barang milik orang lain. pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: Pasal ini mengatur seseorang yang diberi kuasa untuk menerima pembayaran tidak secara otomatis memiliki kuasa untuk membuat perjanjian atau perdamaian terkait dengan harta benda yang dibayarkan, kecuali jika kuasa tersebut diberikan secara khusus. UU No. 5 Tahun 1960 adalah Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Indonesia. Pasal 26 ayat 1 UUPA No. 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa pasal ini menekankan pentingnya pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pasal. 25 UUPA No. 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa Pemberian hak pakai atas tanah, yang dapat diberikan kepada badan hukum atau orang perseorangan, dan dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu atau sepanjang masih diperlukan. pasal 32 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan, dan dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang. Pasal 97 UUPA No. 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa Semua peralihan hak atas tanah yang harus dilakukan di muka pejabat yang berwenang dan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. PUPR No. 11/ PRT/ M / 2019 mengatur adanya Perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam jual - beli yang dilakukan dengan kuasa menjual perlu mengatur mengenai masa berlakunya dan kewajiban para pihak baik penjual dan pembeli terhadap Notaris.

Kata Kunci : Pasal. 37(1) PP.24 1997(a) Setiap Pemindahan Hak Atas Tanah yang dilakukan berdasar Kuasa Menjual wajib dilanjutkan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan mencantumkan Kuasa Jual yang dibuat dalam bentuk Akta Notariil dihadapan Notaris sebagai pembuat Akta Autentik sebagai kewenangan untuk bertindak. [b]Peralihan hak tas tanah yang berdasarkan Kuasa Menjual yang tidak dibuktikan /disertai pembuatan akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dianggap tidak sah dan tidak dapat didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Notaris, PPAT, BPN serta Pemerintahan Daerah harus ada komitmen untuk memberi penyuluhan dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam jual beli yang berbasis nilai keadilan.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Hafidz, Jawade | nidn0621057002, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	03 Dec 2025 06:17
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42735

Actions (login required)

View Item