Masithoh, Anny Rosiana (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA LAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200013_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200013_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Belum Humanis. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia. Untuk menganalisis dan menemukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.
Metode Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum doktrinal, dan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, Observasi. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.
Hasil penelitian ini adalah 1. Regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam layanan rumah sakit di Indonesia menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya berbasis pada nilai Keadilan Pancasila. Tantangan utama meliputi keterbatasan fasilitas kesehatan jiwa, kurangnya tenaga medis yang kompeten, serta disparitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan Keadilan Pancasila menekankan bahwa hukum harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan sosial. 2. Kelemahan - Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit di Indonesia menggunakan teori sistem hukum L. Friedman, kelemahan substansi, struktur, dan kultur hukum menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi ODGJ. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi diperlukan untuk menegaskan prinsip non-diskriminasi, memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam layanan kesehatan jiwa, serta memastikan rehabilitasi sosial dan ekonomi bagi ODGJ. 3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam layanan rumah sakit di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan penghormatan terhadap hak-hak pasien secara adil dan humanis. Rekonstruksi norma pasal 76 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 yang diajukan menambahkan frasa "tidak diskriminatif, termasuk bagi kelompok rentan seperti orang miskin, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan," Pasal 77 ayat (1) bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab penyediaan layanan di semua tingkatan fasilitas kesehatan (primer, sekunder, dan tersier). Pasal 148 PP No. 28 Tahun 2024 mengatur bahwa ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan stigma masyarakat.

Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi; Perlindungan Hukum; ODGJ; Keadilan Pancasila; Sistem Hukum.

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah and Bawono, Bambang Tri | nidn0628046401, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 Dec 2025 02:06
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42696

Actions (login required)

View Item