Korban tindak pidana kekerasan seksual di dalam rumah tangga merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis dan menemukan regulasi sanksi pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan; untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi sanksi pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga saat ini; untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi sanksi pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal, penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.
Regulasi sanksi pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan, dengan banyak korban menghadapi kerugian signifikan tanpa mekanisme pemulihan yang memadai. Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan seksual, mengalami kerugian fisik, psikis, material, dan immaterial yang signifikan, sehingga mereka berhak memperoleh pemulihan melalui restitusi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum secara eksplisit mengatur mekanisme restitusi, sehingga hak korban sering diabaikan dalam proses hukum yang lebih berfokus pada penghukuman pelaku. Hambatan juga datang dari struktur hukum yang kurang mendukung penegakan restitusi serta budaya patriarki yang menyalahkan korban dan menekan mereka untuk memaafkan pelaku. Rekonstruksi regulasi diperlukan, salah satunya dengan mengubah Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 untuk mewajibkan pelaku memberikan restitusi kepada korban pengganti pidana denda, sebagai upaya mewujudkan keadilan dan pemulihan bagi korban.
Kata Kunci: Korban; Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga; Keadilan