Sertifikat ganda pada suatu bidang tanah merupakan permasalahan hukum agraria yang cukup kompleks dan sering menimbulkan sengketa kepemilikan. Permasalahan ini biasanya disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang berakibat pada penerbitan dua sertifikat atas objek tanah yang sama, sehingga merugikan pemilik yang sah dan menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik yang sah dalam menghadapi sengketa kepemilikan sertifikat ganda serta upaya hukum yang dapat ditempuh sebagai respons terhadap perbuatan melawan hukum tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait.
Analisis merujuk pada beberapa peraturan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur hak milik atas tanah dan mekanisme penyelesaian sengketa; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, perlindungan hukum juga didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang memungkinkan pemilik sah mengajukan gugatan ganti rugi dan pembatalan sertifikat ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik yang sah masih menghadapi kendala seperti birokrasi administrasi pertanahan yang kompleks dan potensi korupsi serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme hukum melalui peningkatan transparansi, akurasi administrasi pertanahan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda. Pemilik yang sah dapat menempuh upaya hukum perdata maupun pidana, termasuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk memperoleh kepastian hukum dan restitusi atas haknya. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memperbaiki sistem administrasi pertanahan serta memperkuat perlindungan hukum demi mewujudkan keadilan bagi pemilik tanah yang sah dan mengurangi sengketa sertifikat ganda di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sengketa, Sertifikat Ganda