Pratama, Rendy (2025) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 149/PID.B/2019/PN GIN). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300259_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300259_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (204kB) | Download (204kB)

Abstract

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan, baik dari segi pelaksanaannya dilakukan secara sepihak maupun tidak diketahui oleh salah satu pemegang saham, dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga atas perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak di dalam perseroan, maka pihak yang melaksanakan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa diketahui pemegang saham dapatlah dimintakan pertanggungjawaban perdata maupun Pidana terhadap perbuatan tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif.
Dari hasil penelitian ini adalah : Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris H, S.H tertanggal 19 Juni 2015 di Kabupaten Badung yang mengandung unsur tindak pidana berupa “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”, maka tanggungjawab yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan menghukum penyelenggara untuk Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara ahli waris. Akibat dari adanya perbuatan tindak pidana berupa pemalsuan tanda tangan penghadap dalam Akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris H, S.H tertanggal 19 Juni 2015 di Kabupaten Badung yaitu akta notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Dengan alasan tidak terpenuhinya unsur suatu “sebab yang halal”, yang mana merupakan salah satu syarat objektif sahnya suatu perjanjian.

Kata Kunci : Tanggungjawab Notaris, Pemalsuan Surat, Putusan Pengadilan

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade and Handoko, Widhi | nidn0620046701, nidk8987740022
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	02 Dec 2025 04:27
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42614

Actions (login required)

View Item