PURNIMA, PURNIMA (2025) STUDI KOMPARATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300255_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300255_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (237kB) | Download (237kB)

Abstract

Permasalahan mengenai perlindungan hukum hak waris anak luar nikah di Indonesia terus menjadi perdebatan karena adanya disparitas antara hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hukum Islam, anak luar nikah umumnya tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga tidak berhak mewarisi, sedangkan KUHPerdata memberi peluang melalui pengakuan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta diskriminasi bagi anak luar nikah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam dan KUHPerdata, perlindungan hak warisnya, serta persamaan dan perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif untuk membandingkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan KUHPerdata mengenai status serta hak waris anak luar nikah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak di luar nikah di Indonesia diatur oleh berbagai instrumen hukum mulai dari UUD 1945 hingga KHI, dimana hukum Islam menekankan legitimasi nasab sedangkan KUHPerdata memberikan ruang pengakuan dengan syarat tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi terobosan penting dengan mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal waris, KUHPerdata memungkinkan anak luar kawin yang diakui mewarisi setengah bagian dari anak sah, sedangkan hukum Islam melalui KHI tidak memberikan hak waris tetapi menyediakan wasiat wajibah maksimal sepertiga harta ayah biologis. Meskipun Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 dan MA 329 K/AG/2014 telah memperkuat perlindungan hukum anak di luar nikah, implementasinya masih terkendala stigma sosial, biaya tes DNA, dan inkonsistensi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan antara KUHPerdata dan hukum Islam dalam perlindungan hak waris anak di luar nikah terletak pada pengakuan hubungan hukum anak dengan ibunya, kewajiban ayah biologis memberikan nafkah, dan prinsip perlindungan kepentingan terbaik anak. Perbedaan mendasarnya adalah KUHPerdata memberikan kesempatan anak di luar nikah mewarisi dari ayah biologis melalui mekanisme pengakuan dan pengesahan dengan bagian setengah dari anak sah, sementara hukum Islam secara tegas melarang anak di luar nikah (walad zina) mewarisi dari ayah biologis karena tidak ada hubungan nasab yang sah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Waris, Anak Luar Nikah, Hukum Islam, KUHPerdata

Dosen Pembimbing:	Listyawati, Peni Rinda and Hasana, Dahniarti | nidn0618076001, nidk8954100020
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	02 Dec 2025 02:14
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42609

Actions (login required)

View Item