Risal, Muhammad (2025) PENERAPAN BLOCKCHAIN DALAM MENCEGAH SENGKETA SERTIPIKAT TANAH GANDA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300243_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300243_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (273kB) | Download (273kB)

Abstract

Teknologi blockchain, sebagai sistem terdesentralisasi yang menjamin transparansi dan keamanan data, menawarkan solusi potensial untuk mengatasi permasalahan ini. Setiap transaksi atau perubahan terkait kepemilikan tanah yang tercatat dalam blockchain tidak dapat diubah atau dimanipulasi, sehingga dapat mencegah penerbitan sertipikat tanah ganda. Dengan implementasi blockchain, pemerintah dan pihak terkait dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, aman, dan efisien, sekaligus mengurangi potensi terjadinya konflik. Namun, meskipun teknologi blockchain menawarkan banyak manfaat, penerapannya dalam sistem pertanahan masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini mencakup aspek teknis, hukum, dan sosial yang harus diperhatikan dengan cermat agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Penerapan teknologi blockchain dapat mencegah terjadinya sengketa sertipikat tanah ganda. 2) Tantangan yang dihadapi dalam penerapan blockchain untuk pencegahan sengketa sertipikat tanah ganda di Indonesia
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Blockchain menawarkan solusi inovatif dalam mencegah sengketa sertifikat tanah ganda dengan sistem pencatatan yang transparan, aman, dan tidak dapat dimanipulasi. Teknologi ini menggunakan sistem desentralisasi di mana setiap transaksi tanah diverifikasi oleh node sebagai validator, memastikan keabsahan data dan menghilangkan risiko duplikasi serta pemalsuan sertifikat. Dengan sistem ini, pencatatan kepemilikan tanah menjadi lebih akurat, tidak dapat diubah secara sepihak, serta dapat diverifikasi secara terbuka. Namun, penerapan blockchain memerlukan regulasi yang komprehensif, infrastruktur teknologi yang memadai, serta edukasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi yang efektif. 2) Penerapan blockchain dalam sistem pertanahan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti ketiadaan regulasi spesifik, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola sistem ini. Selain itu, integrasi blockchain dengan sistem pertanahan nasional yang masih berbasis digital konvensional menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan perumusan regulasi yang lebih jelas, peningkatan infrastruktur teknologi, serta edukasi dan pelatihan bagi masyarakat serta pemangku kepentingan agar implementasi blockchain dalam pertanahan dapat berjalan optimal.

Kata Kunci : Blokchain, Sengketa Tanah, Sertipikat Ganda

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade and Handoko, Widhi | nidn0620046701, nidk8987740022
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	02 Dec 2025 02:12
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42604

Actions (login required)

View Item