Mashuri, Mashuri (2025) KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300238_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300238_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (238kB) | Download (238kB)

Abstract

PPATS menjadi tidak kompeten dalam membuat segala bentuk akta riil dibandingkan dengan Notaris atau PPAT yang cara mendapatkan jabatannya dengan adanya pendidikan hukum dan pemagangan di kantor BPN maupun di PPAT, sehingga kedudukan Notaris dan PPAT lebih baik dibandingkan PPATS maka diperlukan adanya suatu formulasi hukum yang dapat mengatur batasan kewenangan PPATS dalam menjalankan tugas sebagai PPAT. Pembahasan penelitian terdapat dua hal pertama bagaimana pendaftaran akta (peralihan hak atas tanah) yang didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bagaimana konsep formulasi hukum pengaturan pendaftaran akta tanah yang didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pendaftaran akta peralihan hak atas tanah yang didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Untuk menemukan formulasi hukum yang tepat terhadap Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dimasa yang akan datang.
Metode Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam tesis ini Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tesis ialah penelitian hukum hukum normative Jenis dan Sumber Data yang digunakan adalah jenis sumber data primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan data bersifat studi Pustaka, Metode Analisis Data Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat preskriptif.
Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa: Pertama, PP Pendaftaran Tanah tidak mengatur kewenangan PPAT Sementara untuk melakukan pendaftaran akta peralihak hak atas tanah sedangkan kewenangan dari PPAT Sementara di dapat dari adanya PP Jabatan PPAT yang memberikan kewenangan kepada PPAT Sementara untuk bertugas selayaknya PPAT.kedua PPAT di Indonesia secara keseluruhan sudah mulai bermunculan bahkan dibeberapa daerah kuota untuk PPAT sudah penuh, maka tidak menjadi risau jika PPATS dihapus di dalam aturan hukum di Indonesia karena dengan banyaknya jumlah PPAT yang sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia maka alangkah lebih baiknya jika mengoptimalkan persebaran jumlah PPAT yang berada di 33 Provinsi di Indonesia dengan cara membatasi PPAT untuk memilih tempat kawasan hukum kerjanya dan memberikan kewenangan kepada BPN untuk mengatur persebaran PPAT di daerah-daerah yang belum terdapat PPAT.

Kata Kunci : PP Pendaftaran Tanah, PP Jabatan PPAT, PPAT, PPATS

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | nidn0615087903
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	02 Dec 2025 02:10
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42602

Actions (login required)

View Item