MAHARANI, AYU SHINTA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI ATAU ISTRI DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300192_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300192_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (815kB) | Download (815kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Atau Istri Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan menjadikan lembaga perkawinan sebagai institusi sakral yang menyatukan dua keluarga berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perluasan waktu pembuatan perjanjian kawin sebelum maupun selama ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri melalui pembuatan akta perjanjian kawin ditinjau dari perspektif hukum Nasional.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer meliputi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata Pasal 119-128, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Analisis data dilakukan secara preskriptif menurut hukum positif yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum harta kekayaan suami istri didasarkan pada asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 29 UU Perkawinan. Perjanjian kawin memberikan kepastian status harta, pembatasan tanggung jawab hutang pribadi, dan jaminan hak kepemilikan sesuai Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang bersifat preventif. Wewenang notaris dalam pembuatan akta didasarkan UUJN Pasal 15 ayat (1) dengan tanggung jawab formil, normatif, dan substantif. Notaris bertanggung jawab memenuhi syarat akta otentik, memastikan perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan, serta berperan sebagai konsultan hukum. Akta perjanjian kawin yang sah harus memenuhi ketentuan formil dan materiil, dibuat dalam bentuk akta otentik dengan identitas para pihak, kesepakatan, pengaturan harta yang jelas, serta dicatatkan pada instansi berwenang agar mengikat pihak ketiga.
Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Notaris

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri and Hasana, Dahniarti | nidn0615087903, nidk8954100020
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Dec 2025 07:53
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42554

Actions (login required)

View Item