Ariyani, Farida (2025) PERLINDUNGAN TUGAS JABATAN NOTARIS TERHADAP AKTA KREDIT JAMINAN SERTIPIKAT YANG DIINGKARI PENANDATANGANYA OLEH PARA PIHAK (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pti). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300049_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300049_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (301kB) | Download (301kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat Notaris. Notaris berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik salah satunya yaitu akta perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Namun, dalam praktik sering muncul sengketa ketika salah satu pihak mengingkari tanda tangannya, sebagaimana pada Putusan PN Pati Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pti. Kondisi ini menegaskan perlunya perlindungan hukum bagi Notaris yang telah menjalankan tugas sesuai ketentuan, agar tidak dibebani tanggung jawab atas perbuatan para pihak yang tidak beritikad baik. Penelitian ini adalah menganalisis : 1) perlindungan tugas jabatan notaris terhadap akta kredit jaminan sertipikat yang diingkari penandatanganya oleh para pihak 2) analisis hukum pertimbangan hakim dalam putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pti berkaitan dengan perlindungan tugas jabatan notaris terhadap akta kredit jaminan sertipikat yang diingkari penandatanganya oleh para pihak.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (statue approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1. Perlindungan tugas jabatan notaris ada 2 yaitu: Perlindungan Hukum Preventif mencegah timbulnya sengketa dengan kewajiban notaris mengikuti prosedur hukum, seperti diatur dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014, yakni melekatkan dokumen dan sidik jari pada minuta akta serta membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi. Selama notaris melaksanakan tugas sesuai aturan, perlindungan preventif sudah terpenuhi, Perlindungan Hukum Represif penyelesaian sengketa melalui pengadilan apabila terjadi penyimpangan. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, pemeriksaan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). 2. Analisis hukum pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/Pn.Pti, hakim menegaskan asas kebebasan hakim sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa pertimbangan hukum (legal reasoning) harus didasarkan pada fakta, bukti, dan aturan hukum yang berlaku. Sengketa berawal dari klaim penggugat bahwa ia tidak pernah menandatangani surat kuasa maupun akta pengikatan jaminan kredit, namun terbukti terdapat Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani penggugat dan sah secara hukum. Karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil adanya pemalsuan tanda tangan, majelis hakim menolak gugatan seluruhnya.Putusan ini menunjukkan pentingnya asas kepastian hukum, bahwa sepanjang tidak ada putusan pidana mengenai kepalsuan dokumen, akta dan surat kuasa tetap sah. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Pasal 66 UU Jabatan Notaris, serta prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata (Pasal 1865 KUHPer), yaitu actori incumbit probation. pihak yang mendalilkan wajib membuktikan. Dengan demikian, notaris terlindungi karena produk akta tetap memiliki kekuatan hukum selama tidak terbukti ada pelanggaran pidana.
Kata kunci : Perlindungan, Notaris, Akta Notaris, Kredit, Jaminan

Dosen Pembimbing:	Handoko, Widhi and Darmadi, Nanang Sri | nidk8987740022, nidn0615087903
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	27 Nov 2025 01:33
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42469

Actions (login required)

View Item