LAKSANA, ANDRI WINJAYA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN DALAM KEPAILITAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
Magister Kenotariatan_21302100005_fullpdf.pdf |
|
|
Text
Magister Kenotariatan_21302100005_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Kreditor konkuren dalam hukum kepailitan di Indonesia menempati posisi paling lemah karena tidak memiliki hak jaminan maupun hak istimewa, sehingga seringkali hanya menerima sisa pembagian harta pailit. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat agar hak mereka tetap terjamin dalam proses kepailitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Kedudukan kreditur konkuren dalam Proses Kepailitan, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia.
Jenis Penelitian yang digunakan didalam melakukan penelitian ini adalah melalui penelitian yuridis Normatif. Pembahasan secara yuridis maksudnya pembahasan yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Sedangkan pembahasan secara normatif adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.
Kedudukan kreditor konkuren dalam kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berada pada posisi paling lemah karena tidak memiliki hak jaminan maupun hak istimewa, sehingga meskipun prinsip paritas creditorium dan pari passu prorata parte menegaskan bahwa seluruh harta debitor menjadi jaminan bersama dan dibagi secara proporsional, dalam praktiknya kreditor konkuren hanya memperoleh sisa pembagian setelah kreditor separatis dan preferen dilunasi bahkan sering tidak mendapat pelunasan sama sekali. Prinsip structured creditors yang mengatur urutan pembayaran semakin mempertegas ketimpangan ini, menimbulkan diskriminasi hukum, dan menghilangkan rasa keadilan substantif karena kreditor konkuren sama-sama memberikan pinjaman tetapi diposisikan lemah dalam perlindungan hukum. Perlindungan yang ada berupa pembagian proporsional, actio pauliana, serta hak suara dalam rapat kreditor masih bersifat pasif dan kurang efektif karena sering terhambat praktik pengalihan aset oleh debitor serta ketiadaan mekanisme transparansi dan verifikasi yang ketat. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura yang telah memberikan perlindungan lebih maju melalui sistem verifikasi klaim utang, pembatalan transaksi curang, kewajiban rapat kreditor dengan hak suara, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil pelajaran dari kedua negara tersebut agar perlindungan hukum bagi kreditor konkuren lebih substantif, adil, dan dapat menjaga kepercayaan dalam sistem usaha.
Kata Kunci: Kreditor Konkuren; Pailit; Keadilan.
| Dosen Pembimbing: | Bawono, Bambang Tri and Handoko, Widhi | nidn0607077601, nidk8987740022 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 27 Nov 2025 03:00 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42409 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
