PAMBUDI, IDHAM BAGUS (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400140_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400140_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (94kB) | Download (94kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis; 1) penerapan penegakan hukum tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya; dan 2) formulasi penegakan hukum formil terhadap tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis, artinya cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data primer yang update terkait topik penelitian, yaitu data mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di dalam masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Pihak kepolisian selaku penegak hukum wajib bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kelompok begal guna mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum yang diembannya melalui penehakan hukum. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya ialah melalui 2 (dua) pendekatan yaitu melalui upaya yang bersifat mencegah (preventif) dan upaya yang bersifat menanggulangi (represif) yang berakibat sanksi hukum atau menimbulkan efek jera (deterent effect) bagi kelompok begal yang telah melakukan tindak pidana; 2) Formulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polda Metro Jaya melibatkan langkah-langkah preventif dan represif. Upaya preventif mencakup; 1) peningkatan keamanan dengan melakukan patroli rutin, razia, dan operasi khusus di daerah rawan pembegalan, terutama pada malam hari; 2) Penyuluhan dan sosialisasi dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pembegalan dan cara menghindarinya, serta meningkatkan kesadaran hukum; 3) Kerjasama dengan masyarakat dengan membentuk tim keamanan swakarsa, seperti FKPM, Pokdar Kamtibmas, dan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, serta tokoh agama dalam upaya pencegahan, dan 4) Pengawasan dan deteksi dini dengan mningkatkan pengawasan di lingkungan rawan pembegalan dan melakukan deteksi dini terhadap potensi tindak kejahatan. Upaya represif meliputi: 1) Penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara cepat dan tuntas terhadap kasus pembegalan yang terjadi, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat; 2) Penangkapan, yaitu menangkap pelaku pembegalan berdasarkan alat bukti yang cukup; 3) Penuntutan, yaitu melakukan penuntutan terhadap pelaku di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan 4) Pemberian sanksi yaitu memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku, termasuk hukuman penjara dan denda.
ta kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pembegalan dan Polda Metro Jaya

Dosen Pembimbing:	Suwondo, Denny and Sugiharto, Sugiharto | nidn0617106301, nidn0602066103
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	25 Nov 2025 09:25
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42386

Actions (login required)

View Item