MURIO, AKHIRO (2025) ANALISIS KRITIS PEMILIHAN KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL (KONI) PROVINSI SUMATERA BARAT: PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400018_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400018_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (91kB) | Download (91kB)

Abstract

Pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi merupakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang secara spesifik diatur dalam AD/ART KONI. Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan transparansi. Namun terdapat kekurangan dari persepktif transparansi karena tidak ada pengaturan terkait uji kompetensi bagi bakal calon ketua dan juga terdapat kekurangan dari perspektif demokrasi karena tidak adanya pengaturan tentang pelaksanaan pemungutan suara pada saat hanya ada 1 (satu) calon ketua KONI. Adapun permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif demokrasi dan transparansi? Kedua, Bagaimana model ideal pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif demokrasi dan transparansi?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya menggunakan data yang bersifat data sekunder yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertama, Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, ditemukan kekurangan pada aturan pelaksanaan dalam perspektif demokrasi dan transparansi. Kedua, model ideal pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam persepktif demokrasi dan transparansi bahwa pada tahapan pencalonan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat harus memenuhi syarat administrasi sekaligus lulus uji kompetensi, dan pada tahapan pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat, pemungutan suara wajib dilaksanakan walaupun hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat.

Kata Kunci: Pemilihan Ketua Umum, Demokrasi, Tranparansi.

Dosen Pembimbing:	Widayati, Widayati and Sulchan, Achmad | nidn0620066801, nidk8937840022
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Nov 2025 02:01
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42328

Actions (login required)

View Item