SANTOSO, BUDI (2025) EFEKTIFITAS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN PERBANKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2113 K/PID.SUS/2023). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300317_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300317_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (95kB) | Download (95kB)

Abstract

Tindak Pidana perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sudah dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes) yang saat ini sudah dalam kondisi yang sangat memperihatinkan, sehingga dalam penanganannya juga harus menggunakan cara dan prosedur luar biasa (extraordinary legal instrument). Sistem pembuktian yang saat ini dipergunakan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan sistem pembuktian biasa dinilai
tidak mampu memberantas tindak pengembalian kerugian nasabah dan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penegakan hukum sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana tindak pidana perbankan
Penegakan hukum sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering (Pencucian Uang) menumbuhkan berbagai kesulitan hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara yang khusus mengatur sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan pembuktian terbalik murni atau absolut sama-sama melanggar hak-hak terdakwa, bedanya bila pembuktian terbalik murni atau absolut secara langsung mengubah konsep dasar hukum pidana di Indonesia sekaligus bertentangan dengan asas hukum dan konstitusi Indonesia terlebih lagi Indonesia juga telah mengadopsi Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga jelas apabila pembuktian terbalik absolut diterapkan akan bertentangan dengan Undang-Undang yang lain.

Kata kunci : Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perbankan

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya and Ngaziz, Muhammad | nidn0620058302, nidn0601128601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Nov 2025 03:50
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42305

Actions (login required)

View Item