Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengan studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm. Fokus penelitian mencakup penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap anak, faktor-faktor yuridis yang memengaruhi pertanggungjawaban pidana anak serta perlakuan hukum dan perlindungan khusus, serta upaya pembaruan hukum dan kebijakan penegakan hukum pidana anak agar lebih efektif di masa mendatang.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata pemidanaan retributif. Faktor yuridis seperti usia pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, dan hubungan kausalitas menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pertanggungjawaban anak. Selain itu, mekanisme diversi, perlindungan hukum, dan pendampingan psikologis menjadi instrumen penting untuk memastikan hak anak terlindungi. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pembaruan hukum dan kebijakan, termasuk penyempurnaan mekanisme diversi, integrasi prinsip keadilan restoratif, penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan program pembinaan, dan adopsi praktik terbaik dari negara lain yang efektif dalam menurunkan residivisme anak. Kesimpulannya, penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia sudah mengintegrasikan teori pertanggungjawaban pidana, rehabilitasi, dan keadilan restoratif, namun pembaruan hukum dan kebijakan tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan perlindungan bagi anak pelaku maupun korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Membujuk anak melakukan persetubuhan, UU SPPA