YUSNITA, AMAULIA CAHYANING (2025) PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Magister Ilmu Hukum_20302200165_fullpdf.pdf] Text
Magister Ilmu Hukum_20302200165_fullpdf.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of Magister Ilmu Hukum_20302200165_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Magister Ilmu Hukum_20302200165_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (91kB)

Abstract

Penerapan pidana kerja sosial di Indonesia merupakan langkah penting menuju sistem peradilan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan pelaku kejahatan, ketimbang penghukuman semata. Dengan mengutamakan prinsip restorative justice, pidana kerja sosial memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan pengawasan, sistem ini memiliki potensi besar untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang overkapasitas serta menawarkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi. Sebagai bagian dari hukum progresif, pidana kerja sosial menekankan pada rehabilitasi dan keadilan sosial, berfokus pada pemulihan pelaku melalui kontribusi sosial, alih-alih sekadar penahanan di penjara. Penerapannya membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan-bahan hukum (library based), dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode silogisme yang mengadopsi pola pikir deduktif
Salah satu bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan landasan hukum bagi penerapan pidana kerja sosial di Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan, sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan keadilan restoratif yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif, sistem ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak tindakannya, tetapi juga memfasilitasi reintegrasi sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan, penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari hukum progresif dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang mengutamakan pemulihan dan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Hukum Progresif, Pembaharuan Hukum.

Dosen Pembimbing: Arpangi, Arpangi and Suwondo, Denny | nidn0611066805, nidn0617106301
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 24 Nov 2025 08:53
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42270

Actions (login required)

View Item View Item