SAIFUDDIN, SAIFUDDIN (2025) MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATWA GAJAH (ELEPHAS MAXIMUS) YANG DILINDUNGI DI ACEH JAYA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100195_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100195_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (92kB) | Download (92kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan model penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (elephas maximus) yang dilindungi di Aceh Jaya, dan faktor penghambat dan upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (elephas maximus) yang dilindungi di Aceh Jaya. Hal ini dikarenakan Hal ini dikarenakan telah terbukti melalui Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag yang menjatuhkan beberapa orang sebagai terpidana karena telah melakukan perbuatan pidana yang dianggap telah melanggar ketentuan UU Konservasi Hayati Pasal 21 ayat (2) yaitu melakukan pembunuhan terhadap gajah. Sebagaimana kita ketahui, gajah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 merupakan jenis satwa yang dilindungi dengan nama latin (Elephas maximus).
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Untuk itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa.
Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa 1) model Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Gajah (Elephas Maximus) yang Dilindungi Di Aceh Jaya yaitu menggunakan Due Process Model. Hal ini dikarenakan pengadilan telah memberikan ruang bagi setiap terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya di muka persidangan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki para terdakwa dan peradilan juga menerapkan asas praduga tak bersalah. 2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, ditinjau dari Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag tentang pembunuhan satwa gajah yang dilindungi di Aceh Jaya, faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: a) Kurangknya personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA); b) Kurangnya partisipasi masyrakat. Upaya pemidanaan terhadap para pelaku dinilai tidak cukup untuk menimbulkan efek jera. Alternatif upaya penegakan hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegakan hukum seperti pencabutan izin untuk melakukan kegiatan Perkebunan khususnya yang termasuk dalam wilayah konservasi. Kesimpulannya adalah model penegakan hukum pidana yang telah digunakan adalah Due Process Model. Terdapat dua faktor penghambat penegekan hukum yaitu kurangknya personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan kurangnya partisipasi masyrakat. upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (elephas maximus) yang dilindungi di aceh jaya yaitu dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku kejahatan. Disarankan kepada aparat penegak hukum, untuk dapat menerapkan suatu model penegakan lain yaitu Family Model. Aparat penegak hukum dapat melakukan pencabutan izin untuk melakukan kegiatan Perkebunan khususnya yang termasuk dalam wilayah konservasi.

Kata Kunci: Model Penegakan, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Satwa Dilindungi, Gajah.

Dosen Pembimbing:	Hanim, Lathifah and Arpangi, Arpangi | nidn0621027401, nidn0611066805
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Nov 2025 06:26
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42263

Actions (login required)

View Item