Perjanjian timbul karena adanya suatu perhubungan hukum yang mana mempunyai kriteria masing – masing. Dapat berupa perjanjian lisan, perjanjian dibawah tangan ataupun akta notaris/PPAT yaitu akta otentik. Diatur dalam Undang – Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pengikatan jual beli tanah di Notaris & PPAT Kota Semarang, untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat mengakibatkan batalnya akta pengikatan jual beli tanah, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual beli tanah.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan (library research). Analisis data penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan yaitu: Pertama, perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pengikatan jual beli tanah harus dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT sehingga akta pengikatan jual beli merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sempurna. Kedua, faktor – faktor yang dapat mengakibatkan batalnya akta pengikatan jual beli tanah akibat tidak dilunasinya harga jual beli yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli oleh pihak pembeli sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan dan belum selesainya dokumen – dokumen tanah yang diperlukan untuk proses peralihan hak atas tanah sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Ketiga, akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tanah adalah para pihak yang bersangkutan dapat dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual untuk keterlambatannya.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Jual Beli Tanah.