Ananta, Wulan Yulia (2025) PENGARUH PERUBAHAN STATUS HUKUM TANAH BENGKOK TERHADAP PENGELOLAAN TATA RUANG DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200274_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200274_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (56kB) | Download (56kB)

Abstract

Tanah bengkok, yang secara historis merupakan imbalan jasa bagi kepala desa dan perangkat desa, kini memiliki status sebagai aset desa setelah penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Perubahan status hukum ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan, termasuk memengaruhi pengelolaan tata ruang desa untuk pembangunan desa berkelanjutan, mengingat perannya yang integral dalam struktur spasial desa. Adapun tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh perubahan status hukum tanah bengkok terhadap pengelolaan tata ruang desa untuk pembangunan desa berkelanjutan dan untuk mengetahui dan mengkaji tantangan yang dihadapi serta solusi dalam mengelola tata ruang desa setelah perubahan status hukum tanah bengkok.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu memadukan aspek hukum dengan kenyataan sosial di lapangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan pengaruh perubahan status hukum tanah bengkok terhadap pengelolaan tata ruang desa untuk pembangunan desa berkelanjutan adalah dengan berubahnya status hukum tanah bengkok menjadi aset desa juga memengaruhi pengelolaan tanah bengkok. Dengan adanya perubahan status hukum tanah bengkok, terbukti memengaruhi pengelolaan tata ruang desa atau Rencana Tata Ruang Desa (RTRDes). Namun pengelolaan tanah bengkok yang bijak dan tepat juga dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi dalam mengelola tata ruang desa setelah perubahan status hukum tanah bengkok antara lain: ketidakpastian hukum atau legalitas tanah bengkok yang berubah status menjadi aset desa yang sah, penyelarasan Rencana Tata Ruang Desa (RTRDes) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta disesuaikan status hukum tanah bengkok yang baru. Solusi menghadapi tantangan tersebut dengan mempercepat proses sertifikasi aset desa serta seluruh bidang tanah kas desa atas nama pemerintah desa, memastikan RTRDes selaras dengan RTRW.

Kata Kunci : Pengelolaan, Perubahan Status Hukum, Tanah Bengkok, Tata Ruang Desa

Dosen Pembimbing:	Ma'ruf, Umar | nidn0617026801
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	20 Nov 2025 03:56
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42184

Actions (login required)

View Item